SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Pergerakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kutai Timur dinilai relatif stabil sepanjang tahun 2025 dan mampu bertahan dari dampak kondisi ekonomi nasional. Bahkan, kinerja UMKM dianggap lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Penilaian ini dilontarkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Timur, Teguh Budi Santoso kepada KASAKKUSUK.com di ruang kerjanya pada Selasa, 20 Januari 2026.
Teguh menyebutkan aktivitas UMKM masih berjalan normal, baik dari sisi produksi maupun pemasaran. Dia bilang situasi ekonomi nasional tak memberi tekanan signifikan terhadap pelaku usaha lokal.
“Evaluasi sepanjang 2025 itu pergerakannya enggak begitu berdampak. Malah lebih bagus,” ungkap Teguh.
Meski demikian, dia menekankan bahwa penilaian tersebut masih bersifat sementara. Sebab pada 2026 baru memasuki triwulan pertama sehingga evaluasi lanjutan masih diperlukan untuk melihat dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan UMKM.
Menurutnya, salah satu indikator positif yang diamati adalah tetap aktifnya pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan pengembangan usaha.
Banyak di antaranya masih rutin mengikuti pelatihan dan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, seperti melalui Facebook dan Instagram. Bahkan, sebagian pelaku usaha mulai merasakan dampak langsung berupa peningkatan pesanan.
Di sisi lain, dia mencatat adanya penurunan jumlah pelaku UMKM yang mendapat pembinaan dari pemerintah daerah. Jika pada 2024 jumlahnya mencapai lebih dari 700 pelaku usaha, maka pada 2025 turun menjadi sekitar 400-an.
Penurunan tersebut, lanjut dia, bukan disebabkan menurunnya minat UMKM, melainkan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Kenapa berkurang? Tentunya kan pasti ada efisiensi. Itu salah satu penyebabnya,” ucap Teguh.
Meski dengan keterbatasan anggaran, lanjut dia, Pemkab Kutai Timur tetap melanjutkan sejumlah program strategis. Program sertifikasi halal dan pelatihan digitalisasi UMKM tetap berjalan karena dinilai penting untuk membuka akses ke pasar modern.
Untuk tahun 2026, menurutnya, program sertifikasi halal juga masih dianggarkan meski dengan alokasi terbatas.
Selain itu, dia beranggapan bahwa tingkat literasi digital pelaku UMKM di Kutai Timur terus meningkat. Setelah mengikuti pelatihan, banyak pelaku usaha yang lebih percaya diri memasarkan produknya secara daring dan mulai menjangkau pasar yang lebih luas.
Karena itu, dia mengusulkan pembangunan sejumlah spot kuliner yang dikelola dengan sistem retribusi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi UMKM sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia berharap agar skema ini mampu memberi manfaat ganda, yakni memperkuat ekosistem UMKM sekaligus menambah kontribusi PAD daerah. (qi/ute)
