SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Provinsi Kaltim semakin serius mengembangkan potensi blue carbon atau karbon biru melalui hutan mangrove sebagai pilar ekonomi baru.
Sebab hutan mangrove yang membentang di sepanjang pesisir Kaltim dianggap memiliki nilai strategis dari sisi ekologi, ekonomi, hingga sosial.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni saat memimpin Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda pada Selasa, 23 Desember 2025.
Dia bilang mangrove mampu menyimpan karbon lebih banyak dibandingkan hutan tropis daratan, sehingga menjadi instrumen utama mitigasi perubahan iklim dan salah satu penyerap emisi karbon terbaik di dunia.
“Kita tidak pernah membayangkan perdagangan karbon sebelumnya, terasa seperti ilusi. Bagaimana caranya mengukur sesuatu yang tidak terlihat dan mendapatkan dana dari itu. Namun setelah 15 tahun, Kaltim kini mampu menjawabnya, bahkan menerima pendanaan inovatif untuk pembangunan,” beber Sri Wahyuni.
Dalam skema ekonomi karbon biru, kata dia, Kaltim mendapatkan insentif finansial melalui perdagangan karbon internasional atau FCPF-Carbon Fund dengan manfaat ekonomi langsung dirasakan masyarakat pesisir.
Karena itu, dia menekankan pentingnya menetapkan kawasan lindung sebelum menentukan area budidaya untuk kegiatan masyarakat.
Secara sosial, lanjut dia, keberadaan mangrove dinilai memperkuat ketahanan komunitas pesisir.
Program restorasi mangrove mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.
“Mangrove adalah tumpuan hidup masyarakat pesisir kita. Melalui ekonomi karbon biru, kita ingin masyarakat menjadi aktor utama dalam menjaga lingkungan sekaligus memperoleh kesejahteraan ekonomi,” ungkap Sri Wahyuni.
Langkah ini menunjukkan Kaltim menempatkan mangrove tidak hanya sebagai benteng ekologis, tetapi juga sebagai aset strategis untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. (adp/ute)
