SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Keterlambatan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hingga Oktober 2025 membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus bekerja ekstra keras mengejar target realisasi anggaran hingga akhir tahun ini.
Asisten II Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor mengungkapkan dengan waktu efektif yang tersisa sangat singkat, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memaksimalkan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan.
“Kalau yang belanja barang dan jasa itu Insya Allah bisa dioptimalkan. Karena kita tahu, DPA kita kemarin terbitnya di Oktober. Jadi memang prosesnya berakhir seperti itu. Jadi ini Insya Allah akan dimaksimalkan,” ujar Noviari Noor kepada KASAKKUSUK.com usai menghadiri upacara peringatan Hari Guru Nasional di halaman kantor Bupati Kutai Timur pada Selasa, 25 November 2025.
Dikemukakan pula, penerbitan DPA yang seharusnya dilakukan di awal tahun mengalami penundaan akibat proses perubahan APBD yang dipicu instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.
Proses perubahan ini, kata dia, memakan waktu berbulan-bulan hingga akhirnya baru selesai di Oktober.
Dengan DPA baru terbit di Oktober, lanjut dia, maka praktis OPD hanya memiliki waktu dua bulan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kondisi ini memaksa semua pihak bekerja dalam tempo yang sangat padat.
Meskipun menghadapi tekanan waktu, Noviari mengaku optimistis bahwa target realisasi belanja barang dan jasa masih bisa tercapai. Bahkan dia meyakini dengan komitmen kuat dari semua pihak, optimalisasi anggaran tetap bisa dilakukan hingga akhir tahun.
Namun Noviari juga mengakui bahwa kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif. Selain menumpuknya pekerjaan di akhir tahun, menurutnya, proses yang terburu-buru juga berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan dan pengawasan.
Untuk mencegah terulangnya kondisi serupa, Noviari menegaskan komitmen bahwa di tahun 2026 tidak akan ada lagi keterlambatan seperti ini. Seluruh persiapan administratif harus tuntas di Desember 2025.
“Di Desember kita administrasi seperti SK PPK. SK segala macam itu harus sudah tuntas di situ. Jadi Januari kita sudah bisa running. Itu yang kita harapkan bersama untuk kegiatan. Jadi enggak ada lagi yang molor seperti ini,” tegas Noviari Noor.
Selain itu, dia juga meminta pemahaman masyarakat atas kondisi tahun 2025 yang merupakan masa transisi. “Kita maklumi tahun 2025 transisi ya. Ada pergeseran kemarin, ada instruksi efisiensi dan seterusnya,” jelasnya.
Dengan pembelajaran dari pengalaman 2025, Pemkab Kutai Timur menargetkan perbaikan manajemen anggaran yang lebih baik di tahun mendatang.
“Termasuk memastikan semua proses administratif selesai tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan normal sejak awal tahun,” ucapnya. (adv/ute)
