Indonesia Perkuat Infrastruktur Digital dan Perlindungan Anak di Forum ITU Qatar

DOHA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan tangguh di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi.

Pemerataan akses internet, perlindungan anak di ruang digital, hingga keamanan identitas pengguna menjadi sejumlah agenda utama yang dibawa Indonesia dalam 2026 International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference pada Rabu, 11 November 2026.

Pada kesempatan itu, Ismail memaparkan berbagai langkah transformasi digital yang terus dijalankan Indonesia setelah Plenipotentiary Conference 2022. Pemerintah memprioritaskan perluasan konektivitas, penguatan infrastruktur ketahanan digital, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia agar masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati manfaat perkembangan teknologi.

Salah satu upaya yang disoroti adalah pengoperasian satelit SATRIA-1 untuk memperluas jangkauan internet, khususnya di daerah terpencil dan wilayah yang selama ini belum terlayani jaringan telekomunikasi secara memadai.

“Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani,” ungkap Ismail.

Selain mengandalkan infrastruktur satelit, pemerintah juga mempercepat pengembangan jaringan telekomunikasi generasi kelima atau 5G. Upaya tersebut dilakukan melalui lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang telah berlangsung pada Agustus 2026.

Menurut Ismail, pemanfaatan spektrum frekuensi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan digital sekaligus memperkuat keandalan infrastruktur konektivitas nasional.

“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita,” jelasnya.

Pada sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap tata kelola ruang digital, terutama menyangkut keamanan dan perlindungan kelompok rentan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) nasional melalui koordinasi lintas sektor.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut menjadi landasan penguatan perlindungan anak di ruang digital, khususnya bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Kebijakan ini diarahkan untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman bagi anak, seiring meningkatnya penggunaan internet dan berbagai layanan berbasis teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Tak hanya perlindungan anak, keamanan identitas pengguna layanan telekomunikasi juga menjadi perhatian pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah mewajibkan verifikasi biometrik dalam proses registrasi pelanggan operator seluler.

Kebijakan registrasi kartu SIM berbasis pengenalan wajah tersebut ditujukan untuk memperkuat validasi identitas pelanggan sekaligus menekan potensi penyalahgunaan nomor telepon seluler.

“Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel,” tambah Ismail.

Lebih jauh, Ismail menilai tantangan perkembangan teknologi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara sendiri-sendiri. Perbedaan kapasitas infrastruktur, perkembangan teknologi, serta ancaman keamanan digital membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas negara.

Dalam konteks tersebut, International Telecommunication Union (ITU) dinilai memiliki peran penting sebagai wadah bagi negara-negara anggota untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, membangun kesepakatan bersama, serta memperkuat kapasitas teknis. Peran tersebut dinilai semakin relevan, terutama bagi negara berkembang yang masih menghadapi tantangan pemerataan infrastruktur dan akses teknologi.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat keterlibatan Indonesia dalam tata kelola telekomunikasi global, pemerintah juga mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027-2030.

Melalui pencalonan tersebut, Indonesia meminta dukungan penuh dari negara-negara anggota agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembahasan kebijakan dan arah pengembangan teknologi komunikasi internasional.

Ismail menegaskan, pembangunan ekosistem digital ke depan harus mengedepankan prinsip keterbukaan akses, keamanan pengguna, serta ketahanan infrastruktur agar manfaat transformasi teknologi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Mari kita bangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh,” paparnya. (ip)

www.kasakkusuk.com