Refleksi Dua Tahun DPRD Balikpapan, AMSI Soroti Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

BALIKPAPAN, KASAKKUSUK.com – Kinerja dua tahun masa bakti DPRD Kota Balikpapan menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Timur di Aula Rumah Jabatan Ketua DPRD Balikpapan, Jalan ARS Muhammad pada Sabtu pagi, 24 Oktober 2026.

Forum bertema “Refleksi Dua Tahun Masa Bakti DPRD Kota Balikpapan Tahun 2026” itu menyoroti pentingnya evaluasi terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar kinerja wakil rakyat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Diskusi tersebut juga menjadi ruang untuk membahas peran media dalam mengawal kebijakan publik, meningkatkan transparansi pemerintahan, serta memastikan pembangunan Kota Balikpapan berjalan sesuai kepentingan warga.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman yang membuka kegiatan itu mengatakan, pembangunan kota tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, DPRD, dan media diperlukan untuk menjaga akuntabilitas serta memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan publik.

“Pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRD dan insan pers, untuk memastikan pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ucap Yono.

Menurut politikus Partai NasDem itu, kolaborasi tersebut relevan dengan posisi Balikpapan sebagai salah satu pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan pengawasan yang terbuka, termasuk dari media dan masyarakat.

Memasuki dua tahun masa bakti, Yono mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Dia berharap kritik dan masukan media dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk memperbaiki kinerja kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun, evaluasi kinerja legislatif dinilai perlu melampaui kegiatan seremonial dan pemaparan capaian. Penilaian harus didukung data terukur, mulai dari jumlah dan kualitas peraturan daerah yang dihasilkan, pembahasan anggaran, hingga efektivitas pengawasan terhadap program pemerintah kota.

Hal tersebut dianggapnya penting karena pembangunan Balikpapan di tengah perkembangan IKN menghadirkan berbagai tantangan, seperti kebutuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, persoalan lingkungan, serta dinamika sosial dan ekonomi.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti konkret bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif, termasuk dalam mengawal proyek pembangunan, memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, dan mendorong penyelesaian persoalan pelayanan publik.

Dia menilai, pengawasan dan keharmonisan hubungan antarlembaga bukan dua hal yang saling bertentangan. Menurut dia, kritik yang disampaikan secara tajam, berimbang, dan profesional justru diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi.

“Pengawasan dan harmoni bukanlah dua hal yang bertentangan. Kritik yang tajam namun berimbang justru menjadi bagian dari upaya menjaga keharmonisan, karena tujuan kita sama, yakni kemajuan Kota Balikpapan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga berharap agar hubungan DPRD dengan media tetap terbuka dan profesional. Perbedaan pandangan, kata Yono, seharusnya menjadi ruang dialog untuk mencari solusi, bukan alasan untuk membatasi kritik.

Dalam forum itu, Yono turut menyoroti peran media siber di tengah derasnya arus informasi digital. Media yang mematuhi kode etik jurnalistik dan mengutamakan verifikasi dinilai penting untuk menangkal hoaks dan disinformasi.

Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan kritik serta aspirasi kepada para pemangku kebijakan.

Karena itu, kemitraan antara DPRD dan media diharapkan tidak sekadar menjadi hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Keterbukaan informasi juga memungkinkan masyarakat menilai sejauh mana keputusan politik dan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Ketua AMSI Kalimantan Timur, Ahmad Yani menjelaskan, diskusi publik tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD Balikpapan selama dua tahun terakhir, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Forum ini juga membahas capaian program kerja, kebijakan yang telah dijalankan, serta persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kinerja legislatif, menilai sejauh mana fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan sudah berjalan selama dua tahun terakhir,” kata Yani.

Dia menambahkan, evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi capaian sekaligus berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian DPRD.

“Kegiatan ini juga membahas capaian dan isu strategis, meninjau berbagai program kerja, kebijakan, dan persoalan penting yang berkembang di tengah masyarakat selama dua tahun kepengurusan,” tuturnya.

Melalui diskusi tersebut, pihaknya mendorong agar refleksi kinerja legislatif menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi yang terbuka dan berbasis fakta.

Keberhasilan DPRD dalam konteks ini, kata dia, tak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan atau kebijakan yang dibahas, tapi juga dari kualitas keputusan politik serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, perwakilan mahasiswa, awak media, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Ke depan, hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi DPRD Balikpapan dalam menjalankan mandat masyarakat, khususnya dalam memastikan kebijakan, alokasi anggaran, dan pengawasan pembangunan memberikan manfaat yang terukur bagi warga kota. (ogy)

www.kasakkusuk.com