IKN Buka Pintu Investasi, dari Mebel Jepara hingga Hunian ASN Rp2,6 Triliun

NUSANTARA, KASAKKUSUK.com -Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya menghadirkan gedung pemerintahan dan kawasan hunian baru. Di balik tumbuhnya ibu kota masa depan Indonesia itu, terbuka pula peluang bagi pelaku usaha daerah, perusahaan nasional, hingga investor asing untuk mengambil bagian dalam pembangunan kawasan perkotaan baru.

Gambaran tersebut terlihat ketika Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani perjanjian kerja sama proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta di Glamping IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Kesepakatan itu mencakup dua proyek KPBU dan lima investasi swasta dengan nilai yang mencapai triliunan rupiah. Bagi OIKN, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan sekaligus membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, keterlibatan badan usaha menunjukkan pembangunan IKN tidak semata-mata mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Ada dua KPBU dan lima investasi swasta yang segera dimulai pembangunannya. Saya bersyukur karena IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Basuki.

Pernyataan Basuki tersebut menggambarkan arah pembangunan IKN yang tak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tapi juga mendorong aktivitas ekonomi melalui keterlibatan dunia usaha.

Adapun salah satu proyek yang mendapat porsi besar dalam kerja sama terbaru ialah pembangunan rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN).

PT Nindya Karya bersama PT Nindya Estate Management dipercaya mengembangkan delapan tower rumah susun dengan nilai proyek Rp2,629 triliun. Berlokasi di Wilayah Perencanaan (WP) 1A, proyek tersebut mencakup 288 unit satuan rumah susun di atas lahan seluas 6,84 hektare.

Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah menyambut penugasan itu sebagai amanah strategis untuk menghadirkan karya konstruksi berkualitas yang memberikan manfaat bagi bangsa.

Pembangunan hunian menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan IKN. Kehadiran tempat tinggal bagi ASN diharapkan mendukung aktivitas pemerintahan sekaligus mendorong terbentuknya kawasan perkotaan yang semakin hidup.

Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, OIKN juga telah menjalin kerja sama dengan PT Intiland Development Tbk untuk pembangunan 109 rumah tapak ASN di WP 1B. Proyek senilai Rp2,819 triliun itu ditargetkan selesai pada triwulan IV 2028.

Rangkaian proyek tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan IKN melibatkan berbagai bentuk hunian, mulai dari rumah susun hingga rumah tapak, dengan dukungan perusahaan di sektor konstruksi dan properti.

Di tengah besarnya nilai investasi perusahaan nasional dan asing, keterlibatan pelaku usaha daerah menjadi sisi lain yang menarik dari perkembangan IKN.

Lima perusahaan yang terlibat dalam investasi swasta murni ialah PT Berdikari (Persero), PT Java Teak Indo, PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, PT Laziz Nusantara Grup, dan PT FYP Karya Perdana. Total nilai investasi sektor ini disebut mencapai Rp1,11 triliun.

Salah satu yang mendapat perhatian yakni PT Java Teak Indo, perusahaan yang menghadirkan showroom mebel khas Jepara. Kehadiran produk furnitur dari daerah tersebut menjadi gambaran bahwa peluang usaha di IKN tidak hanya terbuka bagi perusahaan berskala besar.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo yang hadir dalam kegiatan itu juga menyampaikan apresiasi kepada OIKN karena memberikan ruang bagi pelaku usaha dari daerahnya.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Jepara berterima kasih sekali kepada Kepala Otorita IKN. Walaupun kecil, kami diterima di IKN. Ini suatu kebanggaan. Bahwa IKN ini tidak hanya untuk investasi besar, tetapi investasi kecil untuk masyarakat kami juga diterima,” ucap Witiarso.

Pernyataan tersebut menyoroti harapan pemerintah daerah agar pembangunan ibu kota baru turut membuka akses pasar bagi produk lokal.

Dengan hadirnya ruang usaha di kawasan IKN, pelaku usaha daerah berpeluang memperkenalkan produk mereka kepada konsumen dan jaringan bisnis yang lebih luas.

Namun, manfaat jangka panjang bagi usaha kecil tetap akan bergantung pada keberlanjutan kegiatan usaha, kemampuan bersaing, serta permintaan pasar yang terbentuk seiring berkembangnya kawasan.

Selain pelaku usaha dalam negeri, IKN juga menarik minat investor asing. PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park berencana menginvestasikan Rp1 triliun untuk membangun Grand Vista Nusantara di kawasan KIPP 1B.

Proyek tersebut dirancang sebagai kompleks komersial yang mencakup apartemen dan perkantoran.

Director of PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park Yang Jinghui berharap perkembangan pembangunan IKN dapat menarik lebih banyak investor asal Tiongkok untuk menanamkan modalnya.

Masuknya investasi itu menambah ragam kegiatan usaha yang direncanakan hadir di Nusantara. Jika proyek-proyek tersebut berjalan sesuai rencana, kawasan ibu kota baru berpotensi berkembang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai lokasi kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan perkantoran.

Di luar properti dan kawasan komersial, investasi juga menyasar sektor pendukung kebutuhan masyarakat. PT Berdikari (Persero), misalnya, akan mengembangkan proyek hilirisasi ayam terintegrasi di WP 3 dengan nilai Rp177 miliar.

Sementara itu, PT Laziz Nusantara Grup merencanakan pengembangan restoran Arab dan usaha gelato. Adapun PT FYP Karya Perdana akan menghadirkan Teras Padu, yang mencakup fasilitas olahraga dan kegiatan komersial.

Ragam proyek tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan kota membutuhkan lebih dari sekadar bangunan pemerintahan. Kebutuhan pangan, tempat tinggal, ruang usaha, kuliner, dan fasilitas olahraga juga menjadi bagian dari ekosistem perkotaan yang hendak dibentuk.

Besarnya nilai investasi menjadi salah satu indikator minat dunia usaha terhadap pengembangan IKN. Namun, dampak pembangunan pada akhirnya tidak hanya diukur dari nilai modal yang masuk atau jumlah proyek yang ditandatangani.

Manfaatnya juga akan terlihat dari realisasi pembangunan, penyerapan tenaga kerja, keterlibatan perusahaan lokal, serta keberlanjutan usaha setelah fasilitas mulai beroperasi.

Bagi masyarakat, peluang tersebut dapat hadir melalui pekerjaan konstruksi, penyediaan barang dan jasa, kegiatan perdagangan, hingga tumbuhnya usaha pendukung kebutuhan penghuni kawasan.

Pada sisi lain, realisasi proyek, kepastian jadwal pembangunan, dan kemampuan usaha bertahan dalam jangka panjang akan menjadi faktor penting untuk memastikan peluang itu benar-benar terwujud.

Melalui skema KPBU dan investasi swasta, OIKN berupaya memperluas sumber pendanaan sekaligus mendorong keterlibatan badan usaha dalam pembangunan Nusantara.

Dari hunian ASN bernilai triliunan rupiah hingga showroom mebel Jepara dan fasilitas komersial, rangkaian kerja sama tersebut menunjukkan beragam pihak mulai mengambil bagian dalam pengembangan ibu kota baru.

Tantangan berikutnya ialah memastikan investasi yang direncanakan berlanjut menjadi pembangunan nyata, membuka kesempatan kerja, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat luas. (mn/ute)

www.kasakkusuk.com