Gandeng Hiswana Migas, Pemkot Samarinda Awasi Distribusi BBM di 33 SPBU

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda masih menjadi persoalan yang mengganggu mobilitas masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda mulai memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan mengevaluasi pasokan dan penyaluran di 33 SPBU yang beroperasi di kota ini.

Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan pasokan BBM sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mengetahui apakah distribusi dari penyalur hingga tangki penyimpanan SPBU berjalan sesuai ketentuan.

Persoalan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Distribusi BBM dan Penanganan Antrean SPBU di Kota Samarinda dipimpin Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Pertemuan digelar Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Samarinda tersebut berlangsung di Lantai III Balai Kota Samarinda dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

Bagi pemerintah kota, persoalan antrean BBM bukan semata-mata berkaitan dengan pelayanan di SPBU. Kondisi tersebut juga menyangkut kelancaran aktivitas warga, mobilitas kendaraan, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi sehari-hari.

Terkait hal itu, Saefuddin menegaskan, pemerintah perlu mengambil peran dalam mencari jalan keluar melalui koordinasi dan keterbukaan data. Namun, upaya itu tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat maupun keberlangsungan usaha pengelola SPBU.

“Pemerintah kota perlu hadir karena persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kita ingin pengusaha tidak dirugikan dan masyarakat juga merasa aman. Karena itu, mari kita cari jalan keluar bersama,” ucap Saefuddin.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut yakni perlunya data menyeluruh mengenai distribusi BBM di Samarinda.

Karena itu, Saefuddin mendorong segera menghimpun informasi mengenai volume BBM yang masuk, kebutuhan masyarakat, serta kondisi operasional masing-masing SPBU.

Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar evaluasi untuk mengetahui kondisi distribusi dan menentukan langkah penanganan sesuai persoalan di lapangan.

Dia berharap agar evaluasi terhadap 33 SPBU di Samarinda mampu memberikan gambaran lebih jelas mengenai penyaluran BBM. Sehingga upaya penanganan antrean tak hanya bertumpu pada respons terhadap kepadatan kendaraan, tapi juga mempertimbangkan data pasokan dan kebutuhan secara menyeluruh.

Dia menilai, koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Sebab kata dia, pemerintah daerah, penyalur BBM, dan pengelola SPBU perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi distribusi agar solusi yang dirumuskan dapat dijalankan secara bersama.

Selain mengevaluasi volume pasokan, pemerintah kota juga menyoroti ketepatan pengukuran BBM selama proses distribusi. Pihak Dinas Perdagangan Kota Samarinda bersama tim tera metrologi membahas pengawasan volume BBM sejak pengiriman hingga bahan bakar diterima di tangki penyimpanan SPBU.

“Pemeriksaan alat ukur dan takar juga menjadi perhatian untuk memastikan konsumen memperoleh BBM sesuai volume yang seharusnya,” ujar Saefuddin.

Dia bilang, pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi distribusi sekaligus melindungi kepentingan konsumen. Ketepatan pengukuran, kata dia, perlu dipastikan agar jumlah BBM yang dikirim dan diterima dapat diketahui secara akurat.

Pada sisi lain, Dinas Perdagangan mengusulkan pembentukan tim pengawasan distribusi BBM terpadu. Tim ini direncanakan melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, dan pihak terkait lainnya.

Melalui mekanisme terpadu, dia berharap agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah pada setiap tahapan distribusi. Koordinasi juga diperlukan agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Meski demikian, pembentukan tim tersebut masih berupa usulan yang dibahas dalam rapat dan memerlukan tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.

Rapat koordinasi juga dihadiri Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda, Nadya Turisna; Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nurrahmani; dan  perwakilan Hiswana Migas Kota Samarinda, serta Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP).

Ketua Hiswana Migas Kota Samarinda, Kartika Rachmawati dan Sekretarisnya, Windi Nourianantha juga mengikuti pembahasan sebagai bagian dari koordinasi pemerintah dengan pelaku usaha.

Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena penanganan distribusi BBM berkaitan dengan sejumlah tahapan, mulai dari penyediaan pasokan, pengiriman, penerimaan di SPBU, hingga pelayanan kepada konsumen.

Pemkot Samarinda berharap persoalan tersebut dapat ditangani berdasarkan data dan kondisi faktual, bukan sekadar perkiraan. Dengan pemetaan yang lebih menyeluruh, langkah evaluasi diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan yang memengaruhi kelancaran distribusi.

Bagi masyarakat, hasil yang paling dinantikan tentu bukan hanya rapat koordinasi atau rencana pengawasan, melainkan perbaikan pelayanan yang dapat dirasakan langsung. Antrean yang berkurang akan membantu warga menjalankan aktivitas tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan BBM.

Karena itu, Pemkot Samarinda mendorong agar hasil pembahasan segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Penguatan pengawasan distribusi di 33 SPBU menjadi salah satu upaya Pemkot Samarinda untuk menjaga ketersediaan BBM, meningkatkan ketertiban pelayanan, dan melindungi kepentingan konsumen maupun pengusaha.

Keberhasilan langkah tersebut nantinya akan terlihat dari tindak lanjut evaluasi, keterbukaan data pasokan, serta kemampuan pihak terkait mengatasi persoalan yang menyebabkan antrean.

Dengan koordinasi lintas sektor berkelanjutan, Pemkot Samarinda berharap distribusi BBM dapat berjalan lebih tertib dan kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa mengganggu mobilitas serta aktivitas perekonomian kota. (dkf/ute)

www.kasakkusuk.com