PHRI Dilantik, Wali Kota Soroti Peran Hotel dan Restoran Bagi Ekonomi Samarinda 

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Industri perhotelan dan restoran dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi Kota Samarinda. Selain memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor tersebut ikut membuka lapangan kerja, menciptakan pasar bagi pelaku UMKM dan membentuk standar pelayanan atau hospitality kota.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Samarinda periode 2026-2031 sekaligus membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) BPC PHRI di Ballroom Hotel Five Premier Samarinda pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Pada kesempatan tersebut, Andi Harun juga menyampaikan apresiasi kepada Leni Marlina yang kembali dipercaya memimpin BPC PHRI Samarinda untuk periode 2026-2031. Leni terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-9.

Menurut Andi Harun, terpilihnya kembali Leni menunjukkan adanya kepercayaan dari anggota sekaligus penghargaan terhadap kepengurusan sebelumnya.

“Selamat dan sukses kepada Ibu Hj Leni Marlina beserta seluruh jajaran pengurus yang telah resmi dilantik. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan terus memperkuat sinergi dengan Pemkot Samarinda,” ucap Andi Harun.

Dia menilai, kontribusi hotel dan restoran terhadap fiskal daerah cukup besar. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, sektor tersebut menyumbang Rp209,8 miliar terhadap PAD pada 2025. Sementara hingga September 2026, kontribusinya tercatat Rp166,9 miliar.

Menurut Andi Harun, perubahan tersebut tidak terlepas dari dinamika ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. APBD Samarinda yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,8 triliun kini mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp3,4 triliun.

Penyesuaian anggaran tersebut ikut memengaruhi aktivitas yang selama ini berkaitan dengan sektor hotel, restoran dan jasa boga.

“Yang kita efisiensi itu perjalanan dinas, biaya makan-minum. Dulu ketika APBD kita naik, itu juga berpengaruh terhadap usaha restoran, jasa boga atau katering. Sekarang kita harus melakukan penyesuaian terhadap belanja,” jelas politikus Partai Gerindra ini.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Andi Harun menegaskan efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat dunia usaha. Pemerintah kota, kata dia, tetap membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha apabila terdapat persoalan dalam pelayanan maupun regulasi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pemkot Samarinda disebut siap memberikan kemudahan pelayanan bagi hotel, penginapan dan restoran yang belum memiliki sertifikat tersebut selama persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi.

“Semua bangunan hotel, penginapan, dan restoran yang belum ada SLF-nya, silakan ajukan. Saya pastikan Pemkot memberi kemudahan penerbitan, baik waktunya maupun dari sisi pelayanannya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Andi Harun juga menyampaikan peringatan keras terhadap praktik pungutan liar, suap dan korupsi dalam pelayanan pemerintahan.

Dia meminta pelaku usaha tak ragu melapor jika menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan aparatur Pemkot Samarinda.

“Kalau ada yang ngurus di Pemkot Samarinda terbukti melakukan pungli, suap, apalagi korupsi, Bapak/Ibu lapor. Saya jamin selama ada bukti yang bisa divalidasi, satu kali 24 jam pejabatnya saya akan berhentikan,” tegas Andi Harun.

Menurut dia, pelayanan pemerintah yang bersih dan mudah menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Lebih jauh, Andi Harun menilai kemajuan industri hotel dan restoran tidak dapat dilepaskan dari kualitas kota secara keseluruhan.

Keamanan, ketertiban, infrastruktur, pelayanan publik dan kebijakan pemerintah menjadi bagian dari ekosistem yang menentukan daya saing sektor jasa. Hotel, menurut dia, bukan sekadar tempat menginap, tetapi juga ikut membentuk pengalaman pengunjung terhadap Samarinda.

“Hotel memberikan nilai standar, tambahan standar bagi kota, yakni standar hospitality kota,” ujarnya.

Karena itu, pengelola hotel dan restoran diminta menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan. Penggunaan fasilitas pendukung seperti kamera pengawas atau CCTV juga dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada tamu.

“Hospitality yang bagus itu tidak harus mewah dan mahal. Selama standarnya terpenuhi, insyaallah pelanggannya akan bertambah,” katanya.

Dia juga mendorong PHRI agar memperkuat keterhubungan industri hotel dan restoran dengan UMKM lokal. Menurut dia, hotel dan restoran dapat menjadi pasar bagi berbagai produk yang dihasilkan pelaku usaha Samarinda.

Dia mencontohkan produk sabun dari industri rumahan di Samarinda Seberang hingga air minum Samaqua yang diharapkan secara bertahap dapat digunakan di sektor perhotelan.

“Ini kita juga lagi produksi. Nanti tolong bantu juga teman-teman dari PHRI. Mudah-mudahan mulai pelan-pelan sudah bisa masuk hotel,” harapnya.

Menurutnya, pembangunan ekonomi kota membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah memiliki keterbatasan fiskal karena harus mempertahankan sejumlah prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan dan pengendalian banjir.

Karena itu, pertumbuhan Samarinda tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga roda ekonomi tetap bergerak.

“Pembangunan sebuah kota itu tidak bisa hanya pemerintah kalau mau kita maju lebih cepat. Tapi harus didukung oleh semua elemen masyarakat,” tuturnya.

Dia mengajak pengurus BPC PHRI Samarinda periode 2026-2031 memperkuat komunikasi dengan Pemkot Samarinda. Dia meminta pelaku usaha menyampaikan secara langsung apabila menghadapi persoalan dalam pelayanan pemerintahan.

“Selamat Bu Leni dan teman-teman. Kita terus bersinergi. Ada hal-hal berat menyangkut layanan pemerintah, jangan sungkan-sungkan datang ke Pemkot,” paparnya.

Pelantikan tersebut juga dihadiri Kepala Bapenda Samarinda, Cahya Ernawan; Kepala Disporapar Samarinda, Muslimin; Kepala Disnaker Samarinda, Yuyum Puspitaningrum beserta jajaran, sejumlah pejabat Pemkot Samarinda dan Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP).

Tampak pula Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, unsur Forkopimda, jajaran pengurus dan anggota PHRI, pemilik hotel dan restoran, pelaku usaha jasa pariwisata, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. (dkf/ogy)

www.kasakkusuk.com