Pemkot Samarinda Sediakan 687.755 LKPD untuk Siswa SD-SMP Negeri

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyalurkan 687.755 eksemplar Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk 90.456 siswa SD dan SMP negeri se-Kota Samarinda pada Tahun Pelajaran 2026–2027.

Penyerahan buku dilakukan secara simbolis kepada perwakilan sekolah dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara, lantai 4 Kantor Disdikbud Kota Samarinda pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti; Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto; Plt Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby; serta perwakilan Inspektorat, BPKAD, Bapperida, TWAP dan satuan pendidikan SD maupun SMP negeri.

Plt Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby mengatakan, pengadaan LKPD merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyediakan bahan pendukung pembelajaran sekaligus memperkuat kualitas proses belajar mengajar di sekolah.

“LKPD merupakan salah satu bahan pendukung pembelajaran yang dapat membantu peserta didik memahami materi, mengembangkan kemampuan berpikir, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara lebih terarah sesuai kurikulum yang berlaku,” ucap Ibnu.

Dia menjelaskan, pengadaan LKPD Tahun Anggaran 2026 mencakup 215 sekolah negeri. Jumlah tersebut terdiri dari 164 SD dengan 62.925 peserta didik dan 51 SMP dengan 27.531 peserta didik.

Total 687.755 eksemplar buku tersebut mencakup delapan mata pelajaran untuk jenjang SD dan 11 mata pelajaran untuk jenjang SMP.

Untuk jenjang SD, Disdikbud menyediakan 402.873 eksemplar LKPD dengan nilai kontrak Rp9.756.444.655. Sedangkan untuk jenjang SMP, sebanyak 284.882 eksemplar disiapkan dengan nilai kontrak Rp6.873.020.400.

Seluruh pembiayaan pengadaan tersebut bersumber dari APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Sekda Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti mengatakan, penyediaan buku pembelajaran secara gratis menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

Dia menyebutkan, kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda sehingga kemampuan menyediakan bahan pembelajaran bagi anak juga tidak selalu sama.

“Di situlah pemerintah hadir di tengah-tengah dunia pendidikan kita untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung berupa buku bagi siswa-siswi kita, baik SD maupun SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda,” ujarnya.

Namun, Neneng mengingatkan agar LKPD yang telah disediakan tidak berhenti sebagai pelengkap administrasi sekolah. Buku tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.

Dia meminta guru menggunakan LKPD secara kreatif dan kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sekolah serta karakteristik peserta didik.

“Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya buku, tapi juga bagaimana buku tersebut dimanfaatkan secara efektif oleh guru dan peserta didik. Tidak harus terpaku 100 persen kepada buku, tetapi bisa menyesuaikan dengan keadaan di kelas,” jelasnya.

Neneng juga meminta kepala sekolah memastikan pendistribusian buku berlangsung tertib dan transparan. Pendataan harus dilakukan secara valid, mulai dari jumlah buku yang diterima hingga siswa yang menjadi penerima.

“Dalam pendistribusian saya harapkan benar-benar didistribusikan dengan baik di kelas, didata siswanya, siapa yang memegang buku dan berapa siswa yang dibagi. Ini penting untuk menghindari prasangka-prasangka yang tidak pada tempatnya kepada Pemerintah Kota Samarinda,” tegas Neneng.

Menurut dia, proses pengadaan dan penyerahan LKPD juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Samarinda menunjukkan pengelolaan program pendidikan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia berharap penyediaan bahan pembelajaran tersebut dapat dilanjutkan secara berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang sehingga kebutuhan buku bagi peserta didik di Samarinda tetap terpenuhi.

“Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi bukti bahwa kita serius dalam pembangunan sumberdaya manusia di Kota Samarinda dan melaksanakannya dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan,” harap Neneng.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda melalui Disdikbud dalam mendukung kebutuhan pembelajaran di sekolah.

Kata dia, LKPD dapat menjadi instrumen pendukung bagi guru dan siswa dalam menjalankan proses belajar mengajar.

“Kami berharap LKPD yang diserahkan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah dan para guru, sehingga memberikan manfaat nyata bagi peserta didik,” pinta Rusdi.

Dia menilai, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana dan bahan pembelajaran. Pendidikan juga perlu diarahkan pada pembentukan karakter, pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan peserta didik menghadapi perubahan zaman.

Dia berharap pemerintah daerah bersama DPRD terus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan.

Menurutnya, investasi di sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi penerus Samarinda.

Pada kegiatan tersebut, penyerahan LKPD secara simbolis dilakukan kepada perwakilan 10 SD negeri yang berada di wilayah pinggiran Kota Samarinda.

Adapun distribusi LKPD untuk jenjang SMP telah dilakukan secara langsung oleh penerbit kepada 51 sekolah penerima. (dkf/ute)

www.kasakkusuk.com