TPP ASN Samarinda Dipastikan Tetap Aman di Tengah Efisiensi

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Pada sisi lain, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengelola anggaran secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Penegasan tersebut disampaikan Andi Harun saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Serbaguna Arutala Bapperida Kota Samarinda pada Selasa, 21 Juli 2026.

Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri; Sekretaris Daerah, Neneng Chamelia Shanti; para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian Sekretariat Daerah, camat, lurah, hingga jajaran BUMD.

Dalam arahannya, Wali Kota Andi Harun menyebut hasil rapat akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dia menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diawali dengan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Namun, kepatuhan tersebut harus dibangun di atas kesadaran agar setiap tantangan dapat dihadapi tanpa saling menyalahkan.

“Berpemerintahan itu langkah pertamanya adalah patuh. Tetapi kepatuhan yang tidak dilandasi kesadaran hanya akan melahirkan kemarahan, protes, dan menyalahkan pihak lain. Jauh lebih baik kita berdamai dengan keadaan, melakukan mitigasi, dan menyesuaikan diri,” ucap politikus Partai Gerindra ini.

Andi Harun juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Samarinda memiliki cara pandang yang sama dalam menghadapi dinamika fiskal yang terjadi.

Dia menyebutkan, pengelolaan APBD harus dilakukan secara realistis, layaknya mengatur keuangan rumah tangga yang disesuaikan dengan kemampuan yang tersedia.

Pemerintah Kota Samarinda, kata dia, kini memprioritaskan penyelesaian berbagai kewajiban daerah sekaligus menjaga kondisi fiskal tetap sehat agar tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah. Salah satu prioritas utama yang terus dijaga adalah keberlangsungan pembayaran TPP ASN.

Dia bilang, keberlanjutan TPP tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tapi juga memerlukan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah melalui perencanaan program yang cermat dan penggunaan anggaran secara bijaksana.

“Yang mau TPP ini bertahan jangan cuma wali kota dan wakil wali kota. Seluruh perangkat daerah sampai ke bawah ayo kita sadar bersama,” ajaknya.

Dia menegaskan, pemerintah lebih memilih menunda sejumlah program dibanding mengambil kebijakan yang berpotensi mengganggu hak sekitar 16 ribu hingga 17 ribu pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

“Kami lebih memilih mengerem program daripada mengorbankan mereka,” ujar Andi Harun.

Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dibiayai dari kontribusi masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, setiap aparatur dituntut memberikan pelayanan yang maksimal sebagai bentuk tanggung jawab kepada warga.

“Kalau sampai kita tidak bekerja maksimal kepada rakyat, maka betapa kita berkhianatnya,” papar Andi Harun.

Dikemukakan pula, kesadaran tersebut harus menjadi landasan dalam setiap penyusunan kebijakan dan penggunaan anggaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menjelang penyusunan RKPD 2027, Andi Harun juga meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola penyusunan program yang hanya mengulang kegiatan tahun sebelumnya.

Setiap usulan harus mampu menjawab persoalan nyata dan memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.

“Jangan copy-paste. Harus jelas masalah apa yang diselesaikan dan manfaat yang dihasilkan,” katanya.

Andi Harun mengingatkan lagi bahwa keberlanjutan TPP sangat bergantung pada kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran.

“Kalau ingin TPP tetap bertahan, maka kesadaran kita sebagai pengelola anggaran juga harus semakin tinggi. Intinya kami ingin TPP tetap selamat,” pesannya. (dkp/ute)

www.kasakkusuk.com