SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan dukungan terhadap keberadaan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Kaltim sebagai mitra strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Dukungan itu disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat menerima jajaran pengurus PABPDSI Kaltim di Ruang Rapat Gubernur di Samarinda pada Senin, 29 Juni 2026.
Pertemuan itu dihadiri Ketua PABPDSI Kaltim, Sukariono; Staf Ahli Gubernur Bidang III, Puguh Harjanto; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Siti Sugianti; serta perwakilan BPD dari sejumlah kabupaten.
Pada kesempatan itu, Rudy menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi penting sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Yakinlah suatu desa akan maju jika kolaborasi antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD berjalan kuat. Semua harus bergandengan tangan karena BPD merupakan mitra kepala desa,” ujar Rudy Mas’ud.
Dia bilang, pembangunan desa membutuhkan hubungan kerja yang saling melengkapi. Dia mengibaratkan kepala desa sebagai pengendali arah pembangunan, sedangkan BPD berfungsi sebagai penunjuk arah agar seluruh kebijakan tetap berada dalam koridor yang benar.
“Dalam pembangunan desa, kepala desa adalah kemudinya, sedangkan BPD menjadi kompasnya. Keduanya harus berjalan seiring agar pembangunan tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan,” ucap politikus Partai Golkar ini.
Rudy menjelaskan, BPD memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan desa sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD harus terus diperkuat.
“Jika kompas dan kemudinya tidak saling mendukung, maka dampaknya tidak akan baik bagi pembangunan desa,” tegasnya.
Dia juga berharap PABPDSI mampu menjadi contoh dalam membangun kemitraan yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa di seluruh wilayah Kaltim.
Sinergi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan berbagai program pemerintah berlangsung sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rudy menambahkan, berbagai program prioritas Pemprov Kaltim saat ini menyasar wilayah pedesaan, termasuk pembangunan rumah layak huni. Karena itu, BPD diharapkan ikut berperan dalam mendata kebutuhan masyarakat bersama pemerintah desa sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
“Diperlukan sinergi antara BPD, PABPDSI, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga Pemprov Kaltim agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat desa,” papar Rudy.
Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran DPMPD Kaltim, Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltim, serta perwakilan BPD dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu. (adp/ute)
www.kasakkusuk.com
