SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmen memperkuat tata kelola aset daerah dalam audiensi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI di Balai Kota Samarinda pada Selasa, 21 April 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistematis mencegah praktik korupsi sekaligus memperbaiki manajemen administrasi pemerintahan.
Audiensi dipimpin Sekretaris Daerah Samarinda, Neneng Chamelia Shanti didampingi Inspektur Kota Samarinda, Firdaus Akbar bersama jajaran perangkat daerah. Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi capaian serta penguatan strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi di lingkungan pemerintah kota.
Selain isu aset, pembahasan juga menyoroti Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan. Pemkot Samarinda menyatakan akan meningkatkan capaian MCP melalui pembenahan sistem serta penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Pemkot menilai pengelolaan aset harus dilakukan secara tertib, terbuka, dan sesuai aturan agar tidak membuka ruang penyimpangan.
Pendampingan dari KPK diharapkan mampu memperkuat sistem administrasi sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan.
Sekda Neneng menegaskan perubahan peran Inspektorat dalam mendukung tata kelola pemerintahan.
“Inspektorat tidak lagi sekadar menemukan kesalahan, tetapi juga mendampingi dan memberi solusi,” ucap Sekda Neneng.
Dalam forum itu, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta kontraktual turut menjadi perhatian utama. Aspek ini disebut sebagai bagian krusial dalam menjaga integritas tata kelola.
Pemkot mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, serta memperkuat komunikasi antarperangkat daerah untuk menghindari ego sektoral.
Melalui sinergi dengan KPK dan optimalisasi MCP, Pemkot Samarinda menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. (sam/ute)
www.kasakkusuk.com
