Gubernur Dorong Pembangunan Jalan Perbatasan dan Wilayah Terpencil
SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, kondisi jalan provinsi yang tergolong mantap tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Data Pemprov Kaltim menunjukkan panjang jalan dengan kondisi mantap meningkat dari 771,83 kilometer atau 82,21 persen pada 2024 menjadi 805,81 kilometer atau 85,83 persen pada 2025.
Peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat akses transportasi yang menjadi kewenangan provinsi.
Sesuai regulasi, anggaran dari APBD Kalimantan Timur hanya dapat digunakan untuk pembangunan jalan berstatus provinsi.
Karena itu, pemerintah daerah tetap melakukan koordinasi jika ada ruas jalan berstatus kabupaten namun sangat dibutuhkan masyarakat.
Salah satu contoh adalah jalur Bongan–Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat. Ruas sepanjang 22 kilometer tersebut disiapkan anggaran sebesar Rp101 miliar pada tahun ini agar segera dibangun dan membuka akses empat kampung, yakni Deraya, Tanjung Soke, Lemper, dan Gerunggung.
“Bagaimanapun kondisi keuangan daerah, kita akan tetap bangun jalan untuk rakyat, terutama jalan provinsi dan non-status di perbatasan. Rakyat kita di sana juga berhak atas kondisi jalan yang mantap,” tegas Rudy Mas’ud belum lama ini.
Selain wilayah Kutai Barat, perhatian juga diarahkan pada kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Pada 2025, Pemprov Kaltim memulai pembangunan ruas Long Bagun–Long Boh yang berbatasan dengan Kalimantan Utara.
Proyek tersebut mencakup pekerjaan timbunan pilihan berbutir sepanjang dua kilometer dengan anggaran Rp28,3 miliar.
Pada tahun yang sama, pemerintah provinsi juga mengerjakan peningkatan jalan Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai sepanjang tiga kilometer dengan nilai anggaran Rp21,6 miliar.
Sementara itu, pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang juga menjadi salah satu proyek besar infrastruktur di wilayah pedalaman. Pada 2025, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran Rp207,1 miliar untuk pembangunan sepanjang 18,7 kilometer.
Untuk kelanjutan proyek tersebut, pada 2026 direncanakan tambahan anggaran Rp88,5 miliar guna menangani pembangunan jalan sepanjang 7,5 kilometer.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp18,7 miliar untuk pembangunan turap, talud, dan bronjong pada tujuh titik longsoran di jalur yang sama.
Rudy Mas’ud meyakini pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam memperlancar distribusi barang.
“Kalau jalannya baik, distribusi logistik akan lebih mudah. Dampaknya harga kebutuhan bisa lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga terus berupaya mendorong percepatan perbaikan jalan nasional yang masih mengalami kerusakan berat, termasuk jalur menuju Kutai Barat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Gubernur Rudy menyatakan akan terus menyampaikan aspirasi tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum agar penanganan jalan nasional segera dilakukan.
Dia juga berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian terhadap ruas jalan yang menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.
“Untuk jalan kabupaten yang masih menyulitkan masyarakat, kami akan minta para bupati agar segera melakukan penanganan,” bebernya. (adp/ute)
Leave a Reply