Gubernur Minta OPD Beradaptasi Hadapi Tekanan Fiskal

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud memimpin morning briefing bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda pada Senin, 2 Maret 2026.

Dalam rapat itu, dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera beradaptasi menghadapi tekanan fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD).

“Kita harus segera beradaptasi dan bertransformasi,” ajak Rudy Mas’ud saat membuka arahannya.

Dia menjelaskan, pembangunan Kaltim ke depan diperkirakan lebih banyak bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, strategi penguatan penerimaan daerah harus disiapkan sejak sekarang.

Karena itu, kata dia, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menghitung ulang sekaligus memvalidasi target pendapatan dengan mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, dia juga meminta potensi pajak yang belum digarap dapat dipetakan secara rinci.

Tak cuma itu, Gubernur Rudy mendorong percepatan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemetaan ulang sektor unggulan dinilai penting agar kebijakan yang diambil lebih terarah.

Dia juga mengingatkan pentingnya penyederhanaan proses birokrasi dan administrasi perizinan, termasuk kemungkinan relaksasi biaya pendirian usaha.

“Saya minta semua perusahaan pertambangan, kehutanan dan perkebunan semua berkantor di Kaltim,” ucap politikus Partai Golkar ini.

Dia juga menyoroti perlunya kajian regulasi agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat bermitra dengan badan usaha milik daerah. Di antaranya, pemanfaatan layanan Bankaltimtara untuk pembayaran gaji karyawan serta kerja sama bisnis melalui Bara Kaltim Sejahtera.

Pada sektor perpajakan, Rudy Mas’ud meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meningkatkan kinerja dan memperkuat koordinasi dengan dinas terkait serta pemerintah kabupaten dan kota.

Hal ini penting karena sejumlah komponen pajak memiliki dampak langsung terhadap pembagian opsen bagi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), lanjut dia, menjadi salah satu fokus termasuk pendataan alat berat di sektor tambang, perkebunan, dan kehutanan. Pendataan tersebut berkaitan dengan konsumsi bahan bakar yang berdampak pada penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Dia juga menyoroti potensi Pajak Air Permukaan (PAP) yang dinilai belum optimal. “Sedangkan PAP Kaltim hanya Rp15 miliar,” ungkapnya, membandingkan dengan capaian daerah lain.

Morning briefing kali ini dipandu Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni dihadiri para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta Ketua Tim Ahli Gubernur Irianto Lambrie.

Rapat ini menjadi bagian dari konsolidasi internal untuk memastikan strategi penguatan fiskal berjalan lebih terukur dan berkelanjutan. (adp/ute)

www.kasakkusuk.com