SAMARINDA, KASAKKUSUK.com Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kaltim diminta segera melakukan riset mendalam terkait efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan pada 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Permintaan itu dilontarkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat memimpin Morning Briefing di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim pada Senin, 22 Desember 2025 lalu.
Dia menjelaskan riset harus menjadi dasar pengambilan kebijakan agar setiap program dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berhenti pada laporan administratif.
“Riset harus dilakukan secara mendalam untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutur Rudy Mas’ud.
Karena itu, dia mendorong agar penelitian dilakukan bersama lembaga riset independen guna menjamin objektivitas hasil. Riset tersebut diminta bersifat komprehensif, mencakup seluruh program di dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim.
Rudy menyebutkan integrasi dan efektivitas program di lapangan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Program yang tidak berdampak atau berdampak minimal disebutnya sebagai bentuk kegagalan perencanaan. “Serupiah pun uang APBD yang dikucurkan harus bermanfaat untuk rakyat,” papar Rudy Mas’ud.
Dia mengibaratkan pembangunan tanpa fondasi yang kuat sebagai kesalahan fatal. Sebaliknya, perencanaan yang matang diyakini mampu menopang visi besar Kaltim menuju Generasi Emas.
“Bagaimana kita mau membangun generasi emas kalau fondasinya besi tua,” ujarnya mengkritik program yang tidak berbasis kebutuhan nyata.
Pada 2026, Pemprov Kaltim akan menempatkan Program Gratispol dan Jospol sebagai prioritas utama. Kedua program tersebut dinilai strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia dan layanan publik.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh pimpinan OPD pada Februari 2026, bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Evaluasi ini bertujuan menilai kecocokan pejabat dengan jabatan yang diemban.
Rudy mengungkapkan, dirinya bersama Wagub Seno Aji telah mengantongi catatan kinerja pimpinan OPD, baik formal maupun nonformal.
“Kami akan melihat apakah jabatan ini sudah cocok atau belum. Kami akan evaluasi dan sesuaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penempatan pejabat yang tidak tepat akan menghambat kinerja organisasi dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Prinsip kepemimpinan kami, the right man, the right job and the right place. Kalau tidak cocok, maka tidak akan ketemu hasilnya,” katanya.
Ke depan, Gubernur menargetkan kinerja Pemprov Kaltim yang semakin efektif, terukur, dan berbasis data sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (adp/ute)
