SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam memperkuat penanganan banjir secara terpadu di sejumlah wilayah rawan, khususnya Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sungai Siring, serta Kecamatan Loa Janan Ilir yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat memimpin rapat paparan penanganan banjir yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai II Balai Kota Samarinda pada Rabu, 34 Desember 2025.
“Progres penanganan banjir di kawasan Sungai Siring. Dari rencana pembangunan kolam retensi atau waduk seluas sekitar 70 hektare, hingga kini baru terealisasi sekitar 3,9 hektare. Keterlambatan pembangunan disebabkan masih adanya sengketa kepemilikan lahan di beberapa titik,” kata Andi Harun.
Karena itu, dia meminta agar persoalan lahan ditangani secara cermat dan terukur. Dia juga menginstruksikan pemeriksaan keabsahan dokumen kepemilikan tanah serta memastikan apakah lahan yang disengketakan berada di lokasi yang sama atau berbeda.
“Jika berada pada lokasi yang sama dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, jalur hukum disebut sebagai langkah terakhir,” tutur Andi Harun.
Dia juga meminta Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) menggelar rapat koordinasi dengan camat, lurah, dan pihak pertanahan.
” Identifikasi lahan bermasalah dan tidak bermasalah perlu dilakukan agar pembangunan tetap berjalan dengan memprioritaskan lokasi yang tidak memiliki kendala hukum,” ucap Andi Harun.
Sementara itu, untuk penanganan banjir di Kecamatan Loa Janan Ilir, khususnya Kelurahan Tani Aman dan sekitarnya, disampaikan bahwa anggaran telah dialokasikan dalam perencanaan tahun 2026.
Andi Harun menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah, mengingat persoalan banjir di wilayah tersebut berkaitan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dia juga mendorong adanya pertemuan langsung antara Wali Kota Samarinda dan Bupati Kutai Kartanegara guna menyatukan langkah penanganan. Untuk tahap awal, fokus diarahkan pada pembangunan sodetan sungai sebagai upaya pengendalian aliran air.
Proses pembongkaran bangunan di bantaran sungai disebut telah mendapat dukungan masyarakat, sementara identifikasi kebutuhan anggaran diminta segera dilakukan secara rinci.
Selain itu, dia juga menyoroti penanganan banjir di wilayah Samarinda Utara lainnya. Sejumlah upaya telah dilakukan, mulai dari pembangunan kolam retensi, pembersihan parit dan drainase, hingga normalisasi di beberapa titik. Namun, kawasan Lempake Jaya dan lokasi rawan banjir lainnya diminta mendapat perhatian khusus dengan langkah yang terukur dan progres yang jelas.
“Sampai saat ini masih adanya genangan air di beberapa titik kota, termasuk di sekitar kawasan flyover. Saya meminta penyebab genangan tersebut ditelusuri secara teknis agar penanganannya tepat dan berkelanjutan,” harap Andi Harun.
Dia juga menegaskan bahwa penanggulangan banjir merupakan isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan kolaborasi lintas wilayah dan komitmen konsisten dari seluruh pihak terkait. (sam/ute)
