SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni mengikuti rapat koordinasi (rakor) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 se-Indonesia secara daring dari Ruang Tenguyun, Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda pada Rabu, 24 Desember 2025.
Rakor tersebut diikuti seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota itu dipimpin Mendagri, Tito Karnavian dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Mendagri didampingi Inspektur Jenderal Kemendagri, Made Mahendra Jaya; Dirjen Keuangan Daerah, Agus Fathoni; Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud; serta staf ahli Mendagri masing-masing Mukhlis dan Afif Fajar.
Usai mengikuti rakor, Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menjalankan arahan Mendagri, khususnya dalam mengoptimalkan realisasi belanja daerah hingga akhir tahun anggaran.
“Kita di daerah akan selalu berupaya mengikuti arahan Pak Menteri, terutama dalam mengoptimalkan realisasi belanja sampai akhir tahun ini,” tutur Sri Wahyuni.
Dia bilang Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud konsisten mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar melakukan percepatan serapan anggaran. Menurutnya, percepatan belanja pemerintah memiliki dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
“Semakin cepat APBD terserap, maka ekonomi masyarakat akan ikut bergerak positif,” ucap Sri Wahyuni menirukan pernyataan Gubernur Rudy Mas’ud.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya optimalisasi realisasi pendapatan dan belanja daerah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Target realisasi pendapatan daerah diharapkan dapat mencapai 100 persen atau setidaknya mendekati angka tersebut. “Kalau ada realisasi pendapatan di atas 100 persen, berarti itu prestasi,” ujar Tito Karnavian.
Tak cuma itu, Mendagri juga mendorong belanja pemerintah agar direalisasikan secara maksimal guna meningkatkan peredaran uang di masyarakat.
Kata dia, belanja pemerintah berperan penting dalam memperkuat daya beli, menggerakkan ekonomi, dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
“Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi lebih dari 50 persen dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi dan juga memicu investasi,” papar Tito Karnavian.
Dikemukakan pula total belanja negara tahun ini mencapai Rp3.621,3 triliun terdiri atas Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp919,9 triliun serta belanja kementerian/lembaga Rp2.701,4 triliun.
Sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional diperkirakan mencapai Rp402,47 triliun. “Sehingga total uang pemerintah tahun ini mencapai Rp4.023,77 triliun,” tambahnya.
Rakor kali ini juga dihadiri Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim, Muhammad Irfan Prananta; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir; Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kaltim, Bambang Erryanto; dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Irhamsyah. (adp/ute)
