SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Upaya percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kutai Timur terus dilakukan sepanjang 2025. Dinas Pendidikan Kutai Timur menargetkan peningkatan signifikan kondisi sekolah dalam dua tahun ke depan, seiring melonjaknya kebutuhan ruang kelas dan fasilitas penunjang di berbagai wilayah.
Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur, Mulyono menyampaikan komitmen tersebut kepada KASAKKUSUK.com pada Jumat, 14 November 2025.
Mulyono menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas karena berpengaruh langsung pada kualitas proses belajar mengajar. “Perlu, makanya tiap tahun kan kita bangun terus. Karena namanya membangun itu kan tidak bisa sekali langsung selesai,” ujar Mulyono.
Dijelaskan pula kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penambahan ruang kelas akibat peningkatan jumlah siswa setiap tahun.
Selain itu, kondisi fisik beberapa sekolah yang dinilai kurang layak juga memerlukan rehabilitasi segera. Kebutuhan fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, unit kesehatan sekolah, musala, dan aula masih menjadi permintaan utama dari sekolah-sekolah. “Hampir sama yang mau di yang terdekat, mau yang jauh hampir sama. Rata-rata mereka karena muridnya banyak, kurang ruang kelas. Yang kedua, kalau kondisinya kurang bagus minta direhabilitasi,” papar Mulyono.
Dia mengaku yakin target peningkatan kualitas sarana pendidikan dapat tercapai dalam waktu dua tahun. Menurutnya, sejumlah proyek telah berjalan dan mulai menunjukkan hasil.
“Saya yakin 2 tahun lagi itu sudah sangat berubah total. Saat ini saja sudah kelihatan total banyak perubahannya,” tegas Mulyono.
Dia juga menyebut pelayanan dasar pendidikan sudah terpenuhi, sehingga pemerintah daerah kini fokus pada pelengkap fasilitas yang menunjang mutu pembelajaran.
Pemerintah daerah, kata dia, juga terus menerima masukan terkait berbagai kebijakan pendidikan. Salah satunya adalah usulan masyarakat mengenai evaluasi sistem zonasi.
Mulyono menegaskan sistem tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun aspirasi tetap bisa disampaikan. “Mungkin ini yang dimaksud adalah untuk tingkat SMA, karena untuk SD dan SMP tidak ada masalah dengan sistem zonasi,” ujar Mulyono.
Dia juga menyebutkan koordinasi lintas sektor akan tetap dilakukan agar setiap usulan dapat diteruskan melalui jalur yang tepat. “Aspirasi masyarakat tetap kami tampung, dan tentu akan kami sampaikan sesuai mekanisme yang berlaku,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya berharap agar pemerataan kualitas pendidikan dapat semakin cepat terwujud, terutama di daerah yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan ruang belajar dan fasilitas penunjang. “Yang penting prosesnya harus berjalan terus, supaya pelayanan pendidikan makin merata,” tutur Mulyono. (adv/ute)
