Pemkab Diminta Jujur Sampaikan Data Kemiskinan ke DPRD Kutai Timur 

SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur harus jujur dalam menyampaikan data jumlah masyarakat miskin ke DPRD Kutai Timur.

Pernyataan itu dilontarkan Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan kepada wartawan di gedung DPRD Kutai Timur pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Dia menyoroti program pengentasan kemiskinan di Kutai Timur. Pasalnya pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 9,82 persen pada 2024. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional. Namun angka kemiskinan justru masih berada pada level tinggi, yakni 8,81 persen atau sekitar 37,11 ribu jiwa.

Dia menyebut ada persoalan mendasar dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan Pemkab. Salah satunya karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, serta tidak adanya dokumentasi  memadai untuk menilai efektivitas bantuan tersebut.

“Kadang yang repot itu program sudah jalan, tapi dokumentasi dan hasilnya tidak sampai ke kami. Padahal kami butuh laporan itu untuk menilai keberhasilan program. Pemerintah harus jujur dan menyampaikan data secara terbuka,” tutur politikus Partai Gerindra ini.

Meskipun tidak terlibat langsung dalam proses validasi dan verifikasi data warga miskin, dia mengaku tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui kegiatan reses dan kunjungan lapangan.

Dalam proses tersebut, menurutnya, DPRD kerap kali menemukan banyak bantuan tak tepat sasaran.

“Kami memang tidak masuk langsung ke proses verifikasi data. Tapi saat reses, kami turun, bertanya langsung kepada warga. ‘Sudah dapat bantuan apa? Programnya tepat sasaran atau belum?’ Itu yang jadi masukan kami ke pemerintah,” ulasnya.

Dia menilai program pemerintah selama ini masih terlalu berorientasi pada bantuan bersifat instan seperti pembagian sembako, tanpa disertai strategi yang mampu mendorong perubahan jangka panjang.

Dia bilang pendekatan tersebut justru berisiko memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, tanpa memberikan solusi berkelanjutan.

“Bantuan sosial itu penting, tapi jangan cuma memberi umpan tanpa kail. Dikasih terus tapi tidak pernah diajari berdiri sendiri. Seharusnya ada pendampingan dan pelatihan, supaya masyarakat bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” papar Novel.

Dia mencontohkan perlunya program pemberdayaan nyata dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Mulai dari pelatihan keterampilan untuk anak muda, hingga pembinaan usaha kecil bagi ibu rumah tangga.

“Misalnya, anak muda dilatih jadi montir atau ibu-ibu dilatih bikin kue. Itu lebih berdampak. Kita bantu sambil memberi semangat bahwa mereka bisa mandiri. Pemerintah harus hadir di situ,” sebutnya.

Ia juga beranggapan lemahnya kesadaran sebagian warga miskin dalam menentukan prioritas hidup. Sebab banyak warga masih terjebak pada pola pikir konsumtif yang tidak mendukung upaya keluar dari kemiskinan.

“Ada yang punya anak bayi tapi malah pilih beli motor ketimbang memperhatikan gizi anaknya. Akhirnya anaknya sakit-sakitan. Ini juga soal pola pikir, dan pemerintah harus turun tangan mengedukasi,” pintanya.

Dia berharap agar Pemkab Kutai Timur tak cuma menyalurkan bantuan, tapi juga mengevaluasi efektivitas program, serta menyusun strategi lebih tepat sasaran berbasis data akurat dan terbuka.

“Kalau APBD kita besar, tapi angka kemiskinan tetap tinggi, artinya ada yang salah dalam sistem. Maka penting bagi pemerintah untuk terbuka, memberi laporan, dan mengajak DPRD duduk bersama membenahi masalah ini serius,” harap Novel. (ron/ute)