SANGATTA, KASAKKUSUK.com -Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji merespons kabar mengenai ratusan sekolah negeri di kecamatan terpencil Kutai Timur kehilangan akses internet gratis.
Hal ini lantaran pengadaan jaringan internet bagi 191 sekolah negeri pada 2024 senilai Rp29.515.608.392, kini tidak dapat menikmati WiFi gratis akibat tidak dianggarkan pada 2025.
Kondisi ini diduga telah berlangsung selama enam bulan terakhir akibat tidak adanya pembayaran dari Pemkab Kutai Timur.
Menanggapi hal itu, Seno Aji berjanji akan mendiskusikan masalah ini dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Bahkan dia menyatakan siap memberikan bantuan keuangan dari provinsi apabila dibutuhkan.
“Ini SD dan SMP di kabupaten. Nanti kami diskusikan dengan Pak bupati. Kalau perlu ada bantuan keuangan dari provinsi kita akan berikan,” ucap Seno Aji kepada wartawan usai menghadiri pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Minggu sore, 13 Juli 2025.
Dia juga berkomitmen melanjutkan program internet gratis sekolah di wilayah pedalaman Kutai Timur. Pihaknya berharap program ini dapat terealisasi pada awal 2026 dengan koordinasi Dinas Kominfo.
“Sekarang ini kita punya program WiFi gratis dan ini sedang berjalan. Kominfo sedang menulis semua. Insya Allah di awal 2026 kita sudah berikan,” harap politikus Partai Gerindra ini.
Secara terpisah, Anggota DPRD Kaltim, Arfan berharap agar masalah ini segera diselesaikan. Ia menyayangkan adanya ketimpangan prioritas anggaran yang lebih mengutamakan internet desa dibanding internet sekolah.
“Kita berharap masalah ini segera diselesaikan. Kemungkinan keterlambatan itu, barangkali ada kaitannya dengan tidak dianggarkan di 2025,” ucap politikus Partai Nasdem ini.
Mengenai perbedaan perlakuan antara internet desa yang tetap mendapat anggaran ketimbang internet sekolah, dia mengaku akan menanyakan hal tersebut kepada dinas terkait. “Nanti kita tanya ke Dinas Pendidikan atau Kominfo,” singkatnya.
Sedangkan Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi sebelumnya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi sekolah yang tidak lagi memiliki akses internet.
Selain berdampak pada aktifitas belajar dan mengajar, hal ini menurutnya juga berpotensi merugikan negara sebesar Rp29,5 miliar yang telah diinvestasikan tahun sebelumnya.
Idealnya, kata Jimmi, sinyal internet sekolah tetap tersambung. Namun prioritas Kominfo saat ini lebih tertuju pada internet desa dibanding internet sekolah.
Sebagai alternatif, pihaknya menyebutkan adanya wacana menggunakan dana desa untuk keperluan internet, termasuk kemungkinan penggunaan Starlink.
“Mungkin salah satunya di situ. Kesepakatan kita kemarin bincang-bincang itu wacananya memakai dana desa,” beber politikus PKS ini.
Meski begitu, ia yakin permasalahan ini masih dapat diperjuangkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2025.
Dia menyebut 191 sekolah yang terdampak merupakan jumlah yang signifikan, mengingat banyak di antaranya berada di daerah blank spot.
“Masih bisa diperjuangkan untuk internet sekolah. Kita lihat di APBD Perubahan nanti mudah-mudahan bisa dialokasikan anggarannya dalam pembahasan nanti,” imbuhnya. (qi/ute)
