NUSANTARA, KASAKKUSUK.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp204 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara baru hingga tahun 2028.
Anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), mencakup gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Selain itu, dana juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, drainase, pengolahan limbah, hotel, pusat perbelanjaan, restoran, fasilitas pendidikan, hingga layanan perbankan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan kebutuhan dana tidak sepenuhnya berasal dari APBN. Tapi pendanaan juga melibatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta.
“Sebenarnya ke depan ini kita butuhkan sekitar Rp204 triliun. Sampai saat ini, kami sudah menghimpun komitmen investasi sebesar Rp48,8 triliun dari APBN, lalu KPBU sudah Rp132 triliun, sisanya kerja sama swasta,” kata Basuki dalam keterangannya, pada Selasa 27 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa arus investasi yang terus mengalir ke IKN menjadi sinyal positif bagi kelanjutan pembangunan. “Kami optimistis pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.
Basuki mengungkapkan nilai investasi swasta yang masuk ke IKN terus menunjukkan tren positif. Hingga April 2025, tercatat sudah ada 42 perusahaan yang menanamkan modal di IKN dengan total nilai mencapai Rp62 triliun.
Jumlah tersebut semakin bertambah setelah enam perusahaan kembali menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 21 Mei lalu.
Nilai investasi dari keenam perusahaan tersebut mencapai Rp3,65 triliun. Dengan demikian, total investasi swasta yang telah masuk ke IKN kini menembus angka Rp65 triliun.
Jika digabungkan dengan dana dari APBN sebesar Rp48 triliun dan skema Kerja Sama KPBU senilai Rp132 triliun, maka total investasi yang telah dikumpulkan untuk pembangunan IKN mencapai Rp245 triliun. (rri)
