KUTAI TIMUR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) prioritas yang menghasilkan PAD tertinggi. Untuk itu, Disnakertrans Kutim meminta kepada Pemkab dalam hal ini kepada tim anggaran untuk memberikan dukungan dalam segi anggaran agar program bisa berjalan dengan maksimal.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Sudirman Latif menyampaikan, setiap tahun pimpinan daerah menetapkan angka PAD di masing-masing instansi, termasuk di Disnakertrans.
Ia menerangkan, angka PAD yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai dari pendapatan yang diperoleh pekerja yang ada di Kabupaten Kutai Timur, contohnya jika satu pekerja sudah diterima di perusahaan dan per bulan mendapat gaji UMK. Maka, bisa dikalikan dengan jumlah target yang telah ditetapkan dan dikalikan 12 kali, hasilnya sudah mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
“Contohnya begini saja, kalau satu pekerja diterima di perusahaan maka akan dapat gaji sebesar UMK, lalu dikalikan 12 bulan dan target yang telah ditentukan. Maka hasil akhirnya itu sudah bisa tercapai PAD nya,” terangnya.
Kemudian, kata Sudirman, pihaknya juga melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan sejumlah pelatihan keterampilan dan kerja kepada masyarakat pengangguran. Hal ini, tentu saja membutuhkan bantuan anggaran dari Pemkab Kutai Timur.
Jika mereka yang mengikuti pelatihan, satu persatu sudah mendapat pekerjaan maka secara otomatis orang yang sudah bekerja akan sibuk beraktivitas dan mendapat penghasilan. Hal ini secara langsung akan membantu menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Kutai Timur.
“Kedua, memberikan pelatihan kerja atau keterampilan kepada pengangguran. Kalau mereka sudah dapat kerja akan sibuk dan dapat penghasilan, otomatis bisa mengurangi angka pengangguran juga,” kata dia.
Selain itu, Sudirman mengaku juga mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Kutai Timur. Bahkan, ia secara intensif terus melakukan komunikasi secara rutin dengan jajaran anggota DPRD untuk memantau tentang ketenagakerjaan. Beberapa kali, ia bersama DPRD mengunjungi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur.
“Mereka sangat mendukung kami, bahkan kami juga sudah komunikasi intens dengan mereka,” tambahnya.(Adv-Kominfo/N)
