SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 resmi memasuki tahap akhir.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim menggelar exit meeting bersama jajaran Pemerintah Kota Samarinda di Ruang Integritas Kantor Inspektorat Kota Samarinda pada Senin, 11 Mei 2026.
Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan tim auditor BPK RI Perwakilan Kaltim.
Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah hadir dalam agenda itu. Di antaranya Inspektorat, Sekretariat DPRD, BPKAD, Bapperida, Bapenda, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Disdikbud, Dishub, Diskominfo, Disdag, Direktur RSUD IA Moeis, serta Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
Dalam sambutannya, Neneng menyampaikan apresiasi terhadap proses pemeriksaan yang dinilai berjalan profesional dan objektif.
Dia memastikan seluruh perangkat daerah akan menindaklanjuti catatan maupun rekomendasi diberikan auditor BPK.
“Exit meeting ini menjadi momentum evaluasi bagi seluruh perangkat daerah agar tata kelola keuangan semakin baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ucap Neneng.
Dia juga meminta seluruh OPD bergerak cepat melakukan pembenahan administrasi dan melengkapi dokumen yang masih diperlukan dalam proses pemeriksaan.
“Perbaikan administrasi harus segera dilakukan supaya kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dan semakin akuntabel,” tutur Neneng.
Sementara itu, Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltim, Sri Endah Nuryani memaparkan sejumlah hasil evaluasi sementara beserta rekomendasi yang perlu menjadi perhatian masing-masing perangkat daerah.
Dia bilang, sinergi antara auditor dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.
Melalui exit meeting tersebut, hasil pemeriksaan diharapkan tidak berhenti sebagai bahan evaluasi semata.
Pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (sam/ute)
www.kasakkusuk.com
