SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan fokus pada program prioritas dan berdampak dalam penyusunan Proyek Strategis Daerah (PSD) tahun 2026 di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi saat ini.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat pembahasan PSD dipimpin Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, bersama jajaran kepala perangkat daera berlangsung di Ruang Rapat Sekda Balaikota Lantai II pada Kamis, 30 April 2026.
Dalam rapat itu, pemerintah menekankan pentingnya penentuan prioritas yang matang agar seluruh program tetap berjalan efektif meski dengan ruang fiskal yang terbatas.
“Semua sektor tetap harus berjalan, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Program yang dipilih harus benar-benar prioritas dan berdampak,” ucap Neneng.
Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah turut hadir, di antaranya dari sektor kesehatan, perhubungan, pekerjaan umum, hingga permukiman.
Mereka membahas penyesuaian program agar tetap sejalan dengan kondisi keuangan daerah.
Salah satu isu penting yang dibahas adalah lonjakan harga material yang berdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan. Kenaikan ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian terhadap volume pekerjaan dan target output di sejumlah proyek.
Pada sektor penerangan jalan umum (PJU), misalnya, jumlah titik pemasangan terpaksa dikurangi akibat peningkatan biaya. Meski demikian, perangkat daerah diminta menjaga mutu pekerjaan.
“Penyesuaian perlu dilakukan secara bijak tanpa mengurangi kualitas hasil,” tegas Neneng.
Selain itu, kejelasan perencanaan juga menjadi perhatian, terutama untuk proyek yang dilaksanakan secara bertahap.
Setiap fase pekerjaan diminta dituangkan secara rinci dalam dokumen agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam pembahasan usulan, pemerintah memastikan bahwa paket kegiatan yang diajukan merupakan program yang telah siap dijalankan.
Prioritas diarahkan pada kegiatan dengan progres tinggi serta manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, peningkatan jalan, dan fasilitas publik.
Untuk memperkuat akurasi perencanaan, Pemkot melibatkan Inspektorat dalam proses reviu.
“Langkah ini dilakukan guna memastikan kesesuaian harga, kelayakan kegiatan, serta mencegah potensi masalah di tahap pelaksanaan,” tutur Neneng.
Aspek administrasi dan pengawasan juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Pemerintah ingin seluruh program berjalan transparan, terdokumentasi rapi, serta bisa dipertanggungjawabkan.
Neneng berharap sinergi antarperangkat daerah semakin kuat dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan yang efisien, terukur, dan berintegritas. (ogy/ute)
www.kasakkusuk.com
