SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menerima audiensi Kepala Satuan Tugas IV.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Andy Purwana bersama tim di Kantor Gubernur Kaltim pada Jumat, 24 April 2026.
Pertemuan ini menekankan penguatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah) guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Rudy menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK, khususnya dalam mendorong peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
“Kami sangat mendukung upaya koordinasi, supervisi, dan pencegahan ini. Kami bukan hanya siap diawasi, tetapi juga siap memperbaiki,” ucap Rudy.
Dia menegaskan, upaya pencegahan menjadi aspek penting agar pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah berjalan sesuai aturan serta tidak berujung pada penindakan hukum akibat temuan korupsi.
Dia bilang, kualitas perencanaan menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
“Gagal dalam perencanaan sama saja pemerintah merancang kegagalannya sendiri,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Dia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyusun program, terutama di tengah kondisi keterbukaan informasi yang semakin tinggi.
Karena itu, dia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap perencanaan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Perencanaan ke depan harus lebih hati-hati dan berbasis kebutuhan,” kata Rudy.
Dia juga mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan disalahgunakan.
“APBD harus menjadi media untuk menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya menjadi ajang korupsi,” tuturnya.
Rudy juga berharap agar KPK terus memberikan pendampingan pada delapan area intervensi MCP, meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan internal, manajemen ASN, optimalisasi pajak, dan pengelolaan aset daerah.
“Terima kasih banyak kepada KPK. Kami berkomitmen penuh dalam sinergi dan koordinasi pencegahan korupsi,” kata Rudy.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, capaian MCP pada 2025 mencapai 86 persen dari target 85 persen. Sementara itu, skor SPI tercatat 69,78. Pemerintah provinsi menargetkan peningkatan skor tersebut menjadi 75 persen pada evaluasi mendatang.
Audiensi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Kepala Bappeda Muhaimin, Kepala BPKAD Ahmad Muzakkir, serta Kepala Biro Hukum Suparmi, yang mendampingi Gubernur dalam pembahasan penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah. (adp/ute)
www.kasakkusuk.com
