JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan yang menewaskan tiga personel TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian UNIFIL. Indonesia juga menuntut penyelidikan internasional serta mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas atas insiden tersebut.
Dalam pernyataan di forum Dewan Keamanan PBB, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit Indonesia saat menjalankan tugas perdamaian.
“Saya yakin rasa duka, kemarahan, dan frustrasi ini juga dirasakan secara luas oleh masyarakat dunia,” ujarnya pada Selasa, 31 Maret 2026 waktu setempat.
Tiga personel TNI yang gugur adalah Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iscandar (33 tahun), Sersan Satu Muhammad Nurkwan (25 tahun), dan Prajurit Kepala Farahizal Ramadan (27 tahun).
Ketiganya menjadi korban dalam dua peristiwa berbeda saat menjalankan tugas di Lebanon selatan.
Umar Hadi menjelaskan, salah satu prajurit gugur saat bertugas di pos penjagaan di wilayah Ashit Aluzer. Sementara dua lainnya meninggal dunia akibat serangan terhadap konvoi logistik di Bani Hayad.
“Kami tidak dapat menerima pembunuhan terhadap penjaga perdamaian ini,” tegasnya.
Selain korban jiwa, lima personel penjaga perdamaian lainnya mengalami luka yakni Kapten Sultan Wiran Molana, Kopral Rico Praudia, Kopral Arif Kawan, Kopral Bayou Prakoso, dan Prajurit Denny Rianto.
Pemerintah Indonesia meminta agar para korban luka mendapatkan perawatan medis terbaik hingga pulih sepenuhnya.
Indonesia juga mendesak agar proses pemulangan jenazah dilakukan secara cepat, aman, dan bermartabat.
Dalam forum tersebut, Indonesia menilai serangan yang terjadi merupakan bagian dari eskalasi konflik yang dipicu oleh aksi militer Israel di Lebanon. Pemerintah Indonesia menyatakan solidaritas penuh terhadap pemerintah dan rakyat Lebanon.
“Indonesia mengutuk keras serangan Israel di Lebanon selatan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon,” ujar Umar Hadi.
Lebih lanjut, Indonesia menilai serangan berulang terhadap pasukan UNIFIL bukan sekadar insiden, melainkan tindakan yang berpotensi melemahkan mandat misi perdamaian sesuai Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Serangan tersebut juga dinilai sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
“Izinkan saya menegaskan, kami menuntut penyelidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan alasan dari Israel,” katanya.
Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengawal proses penyelidikan dan memastikan para pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum internasional.
“Kami menuntut agar pelaku dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” ucapnya.
Pemerintah Indonesia juga meminta semua pihak, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif yang dapat membahayakan personel serta aset PBB.
“Keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian harus tetap menjadi prioritas utama kita,” ujar Umar Hadi.
Dia menambahkan, Dewan Keamanan PBB bersama Sekretaris Jenderal harus segera mengambil langkah darurat guna menjamin perlindungan penuh bagi personel UNIFIL di tengah meningkatnya konflik. (nus/ute)
www.kasakkusuk.com
