SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Provinsi Kaltim meminta agar menghentikan sementara aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) Samarinda, menyusul insiden penabrakan fender jembatan oleh kapal tongkang pengangkut batu bara yang terjadi dua kali dalam dua pekan terakhir.
Keputusan ini terungkap dalam Rapat Terpadu Pengolongan Alur Sungai Mahakam yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, di Samarinda pada Senin, 5 Januari 2026.
Rapat dipimpin Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dihadiri Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud; Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro; Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Supardi; Sekda Kaltim, Sri Wahyuni; serta perwakilan KSOP Samarinda, Pelindo Regional IV Samarinda, dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda.
Insiden penabrakan fender Jembatan Mahulu tercatat terjadi pada 23 Desember 2025 dan kembali terulang pada 3 Januari 2026.
Akibatnya, struktur pelindung jembatan hilang, sehingga meningkatkan risiko terhadap keselamatan konstruksi jembatan dan pengguna jalan di atasnya.
“Insiden penabrakan aset daerah, khususnya jembatan, kembali terjadi dalam waktu berdekatan. Kita harus melakukan mitigasi secara menyeluruh dan memperbaiki tata kelola pengolongan alur sungai. Bukan hanya di Jembatan Mahulu, tapi juga Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, hingga Jembatan Kembar di Samarinda,” ucap Gubernur Rudy Mas’ud kepada wartawan usai pertemuan itu.
Sebagai langkah cepat, Rudy meminta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda selaku regulator serta Pelindo sebagai operator untuk menghentikan sementara pelayaran di bawah Jembatan Mahulu hingga fender pengaman kembali terpasang. Jika pelayaran tetap harus dilakukan, kapal wajib mendapatkan pendampingan atau escort khusus saat melintas.
“Selama fender belum ada, kami minta tidak ada aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahulu. Kalau pun harus melintas, wajib ada assist atau escort. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.
Dia menilai, tingginya intensitas lalu lintas kendaraan di atas jembatan membuat aspek keselamatan menjadi prioritas utama, tanpa bermaksud menghambat aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi perekonomian Kaltim.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga berencana menata lalu lintas kapal tongkang dengan membangun pelabuhan atau area tambat khusus di sepanjang Sungai Mahakam, dari hulu hingga hilir. Upaya ini ditujukan untuk mengurangi kepadatan kapal dan mencegah gangguan terhadap alur pelayaran.
“Kita akan menertibkan kapal-kapal tongkang, baik yang bermuatan maupun kosong. Akan ada rapat lanjutan secara teknis antara KSOP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Distrik Navigasi untuk menyiapkan rest area kapal tongkang agar tidak mengganggu alur pelayaran,” tutur politikus Partai Golkar ini.
Rudy Mas’ud menegaskan penataan alur Sungai Mahakam dan peningkatan standar keselamatan pelayaran akan terus dilakukan guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. (adp/ute)
