SANGATTA, KASAKKUSUK.com -Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur mengaktifkan Petugas Pengawas Internal (PTI) guna mencegah kebocoran informasi menjelang pelaksanaan operasi penindakan. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota di lapangan.
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat mengungkapkan bahwa kebocoran informasi kerap menjadi kendala serius dalam setiap operasi penindakan. Menurutnya, target operasi sering kali telah mengetahui rencana kedatangan petugas sebelum penindakan dilakukan.
“Kami beberapa kali melakukan penindakan itu selalu bocor. Karena itu saya mengingatkan internal. Saya tidak pandang bulu, jika ditemukan ada yang mengatasnamakan saya atau menyampaikan pesan dari saya, akan langsung saya tindak,” ujar Fata kepada wartawan pada Jumat, 19 Desember 2025.
Dia menegaskan, meskipun belum dapat memastikan pelaku kebocoran, hasil evaluasi internal mengarah pada dugaan adanya oknum di lingkungan internal Satpol PP. Itu sebabnya, pengawasan diperketat di semua lini.
Sebagai langkah pencegahan, Fata mengaktifkan PTI untuk mengawasi kinerja anggota, baik yang bertugas di lapangan, di kantor, maupun yang berjaga di rumah jabatan. PTI juga bertugas memastikan tidak ada penyalahgunaan nama pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
“Saya aktifkan PTI karena saya tidak mau ada yang menyalahgunakan fungsi, apalagi membawa-bawa nama Kasat,” tegas Fata Hidayat.
Selain itu, Fata mengaku membatasi keterlibatannya secara langsung di lokasi operasi. Jika pun hadir, ia memilih berada di luar area target untuk memantau situasi dan mengawasi anggotanya.
“Kalau saya ikut, saya berdiri di tengah jalan saja. Saya tidak masuk ke lokasi, supaya bisa melihat pergerakan di luar dan mengawasi anggota di dalam,” tuturnya.
Strategi lain diterapkan adalah mengirim empat hingga lima personel sekaligus ke lokasi target, guna meminimalkan potensi perlakuan khusus atau penyimpangan prosedur. “Kalau masuknya ramai, risikonya lebih kecil. Ini bentuk antisipasi,” katanya.
Untuk menjaga kerahasiaan, Satpol PP Kutai Timur juga tidak lagi mengumumkan jadwal penindakan melalui website maupun media sosial. Informasi penindakan baru akan disampaikan kepada publik setelah kegiatan selesai, sementara patroli rutin tetap diinformasikan.
Fata juga menegaskan komitmennya dalam menegakkan disiplin, termasuk terhadap tenaga outsourcing.
Setiap laporan atau aduan masyarakat akan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada perusahaan penyedia tenaga kerja untuk diberikan sanksi.
“Kalau ada yang melanggar, kami beri catatan dan minta perusahaan memberikan surat peringatan. Aduan masyarakat tetap kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Dengan pengawasan internal yang ketat, dia berharap dapat menjalankan tugas secara lebih efektif, profesional, dan mendapat kepercayaan masyarakat.
“Saya ingin Satpol PP bersih dari oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kalau terbukti, akan saya tindak tegas,” harap Fata Hidayat. (eq/ute)
