SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Timur menargetkan realisasi anggaran mencapai 90 persen hingga akhir 2025. Namun hingga pertengahan Desember ini, capaian program pembangunan masih berada di kisaran 70 persen.
Kepala Dinas Perkim Kutai Timur, Ahmad Iip Makruf mengatakan masih ada potensi selisih realisasi yang cukup besar. “Target kita 90 persen, tapi takutnya realisasi kita 70 persen. Otomatis 20 persen akan menjadi sisa lebih (silpa),” ungkap Iip kepada wartawan di ruang kerjanya pada Selasa sore, 16 Desember 2025.
Dia bilang Dinas Perkim saat ini fokus pada tiga program utama, yakni perbaikan kawasan permukiman meliputi jalan dan drainase lingkungan, pembangunan rumah layak huni, serta penanganan kawasan kumuh. Ketiga program tersebut menjadi tulang punggung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Untuk program rumah layak huni tahun 2025, Dinas Perkim menargetkan pembangunan dan rehabilitasi 200 unit rumah. Jumlah ini sama dengan capaian tahun sebelumnya.
Namun, proses pembangunan baru dimulai pada awal November sehingga sebagian pekerjaan masih dalam tahap penyelesaian. “Ada perbaikan, ada bangunan baru, tapi semua sudah didata,” ucap Iip.
Secara keseluruhan, dari target jangka panjang 5 ribu unit rumah layak huni dengan alokasi 1.000 unit per tahun, capaian hingga 2025 telah melampaui 30 persen.
Dia menyebutkan, jumlah rumah yang direhabilitasi bahkan lebih banyak dibandingkan pembangunan rumah baru, dengan total lebih dari 200 unit.
Keterlambatan realisasi, kata dia, dipengaruhi oleh keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan yang hanya sekitar satu hingga dua bulan. Selain itu, gangguan sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), turut menjadi kendala.
“Sistem kadang naik turun, gangguan di seluruh Indonesia. Kami tidak bisa menginput, dan ini masih terjadi sampai minggu-minggu ini,” ucapnya.
Di sisi lain, Dinas Perkim juga telah melakukan serah terima aset fasilitas umum perumahan subsidi atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sekitar 12 titik lokasi, yang sebagian besar berada di Kecamatan Sangatta Utara. “Ini termasuk cepat juga serah terima asetnya,” beber Iip.
Untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase, data yang digunakan masih mengacu pada tahun 2023. Pembaruan data akan segera dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi yang telah tersedia.
Dia memperkirakan, capaian pembangunan drainase lingkungan di Kutai Timur saat ini telah mencapai sekitar 50 persen dari total kebutuhan.
Dia juga menegaskan bahwa manfaat program Dinas Perkim telah dirasakan secara merata di seluruh kecamatan.
“Alhamdulillah seluruh kecamatan sudah merasakan karena pembangunannya merata,” katanya.
Respons masyarakat pun dinilai cukup positif, meski masih ada keluhan dari beberapa wilayah akibat keterbatasan anggaran.
Memasuki tahun 2026, Dinas Perkim Kutai Timur memastikan akan tetap memprioritaskan program rumah layak huni dan pembangunan jalan lingkungan, sejalan dengan 50 program prioritas Bupati Kutai Timur. (eq/ute)
