SAMARINDA, KASAKKUSUK.com Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengikuti sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial (Bansos) tingkat nasional digelar Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 4 Desember 2025.
Kegiatan dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, bersama pejabat kementerian terkait serta seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia.
Wali Kota Andi Harun hadir secara virtual di Ruang Rapat Wali Kota Lantai II Balai Kota Samarinda. Dia didampingi Asisten II, Marnabas Patiroy; Kepala Dinas Sosial, Arief Surochman; Kepala Diskominfo, Aji Syarif Hidayatullah; Sekretaris Diskominfo, Suparmin; dan Kabag Kesra Setda Kota Samarinda, Syamsu Noor.
Forum tersebut memfokuskan pembahasan pada isu ketidaktepatan sasaran serta pentingnya memastikan penyaluran yang tepat dan efisien bagi setiap calon Keluarga Penerima Manfaat (PKM) melalui integrasi berbasis data dan teknologi digital.
Salah satu pilot project yang dinilai berhasil adalah Banyuwangi, yang telah menerapkan portal perlindungan sosial terpadu berbasis data dan biometrik.
Rencananya pada 2026, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditargetkan diterapkan untuk mencegah tumpang tindih data.
Selain itu, pemerintah pusat menegaskan bahwa kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan digitalisasi Bansos.
Menindaklanjuti arahan nasional tersebut, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak akan bersikap pasif menunggu penunjukan resmi sebagai daerah piloting.
“Kita tidak menunggu 2026. Samarinda harus bergerak cepat. Komitmen kita memastikan bansos PKH yang berjalan hari ini benar-benar tepat sasaran,” ucap Wali Kota Andi Harun.
Karena itu, dia menginstruksikan agar segera dijadwalkan pertemuan lanjutan untuk merumuskan langkah-langkah implementatif di tingkat kota.
Dinas Sosial diminta melakukan penguatan serta pemutakhiran data penerima bansos, sekaligus mempersiapkan integrasi dengan layanan PKH yang telah berlangsung. Sementara itu, Diskominfo diarahkan menyiapkan dukungan sistem digital, termasuk pengembangan Social Serial Number (SSN).
Andi Harun berharap percepatan digitalisasi dapat segera terwujud, sehingga dengan data yang rapi dan sistem yang terintegrasi, seluruh bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran, inklusif, dan semakin transparan bagi warga Samarinda. (*)
Editor: Sayuti Ibrahim
