TELUK PANDAN, KASAKKUSUK.com – Kepala Desa Kandolo, Alimuddin menegaskan bahwa warganya tidak ada yang tergolong miskin ekstrem. Meskipun desa ini wajib menyusun program pengentasan kemiskinan ekstrem berdasarkan ketentuan dari pemerintah.
Dia mengaku program pengentasan warga miskin ekstrem di desa memang wajib dilaksanakan. Namun program ini, menurutnya, jangan juga dipaksakan jika di desa tersebut pada kenyataannya tak ada warga miskin ekstrem.
“Menurut saya, jangan juga dipaksa-paksakan. Karena kalau di Kandolo ini minta maaf. Bukan kami menyombongkan diri tapi hampir semua rumah warga ada mobilnya,” ungkap Alimuddin kepada KASAKKUSUKcom di ruang kerjanya pada Kamis, 20 November 2025.
“Kalau kategori miskin ekstrem dipandang dari kacamata agama, yang dimaksud miskin itu hari ini makan, besok enggak. Kalau di Kandolo enggak ketemu orang seperti itu lagi. Tapi ini tetap harus dibiayai oleh Dana Desa yang seharusnya diperuntukkan ke program lain. Jadi itu yang terjadi,” sambung Alimuddin.
Desa yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur ini memiliki sekitar 1.800 jiwa penduduk tersebar di delapan Rukun Tetangga (RT) dan di empat dusun. Mayoritas warganya, kata dia, bekerja sebagai petani sawit.
Meski demikian, dia bersyukur karena sawit sudah masuk dan berkembang di desanya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tergolong miskin ekstrim.
“Saya bersyukur, warga kita ini tetap tidak ada miskin ekstrem. Karena sawit sudah masuk. Meskipun dilarang menanam di kawasan hutan, kita enggak bisa menutup mata bahwa ada saja kebun di kawasan hutan,” beber Alimuddin.
Karena itu, dia menilai program pengentasan kemiskinan ekstrem tidak relevan dengan kenyataan di desanya.
Dia juga bilang, sektor perkebunan selain sawit seperti sayur dan buah, masih tergolong minoritas dan lebih banyak dikelola oleh warga pendatang yang bekerja di sejumlah kebun milik warga.
“Sayur dan buah itu baru mulai, dan kebanyakan itu dilakukan oleh warga pendatang yang numpang di kebun-kebun orang,” kata Alimuddin.
Potensi perkebunan sawit yang ada saat ini di Desa Kandolo mencapai sekitar 12 ribu hektare. Namun secara kasat mata, kebun sawit seperti di daerah lain tidak mudah ditemukan karena sebagian berada di dalam kawasan hutan.
“Kalau yang ada sekarang itu kurang lebih 12 ribu hektare. Tapi kalau kita mau lihat secara kasat mata seperti kebun sawit itu tidak ditemukan. Karena dia di hutan. Sebagian di hutan, sebagian dia di permukiman tapi kawasan hutan,” tutur Alimuddin.
Selain masalah pengentasan kemiskinan, dia juga menyampaikan keluhan mengenai terbatasnya dana desa yang harus digunakan untuk berbagai program, termasuk kewajiban ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. “Dana desa habis, sementara program wajib tetap menumpuk,” ungkapnya.
Tak cuma itu, Desa Kandolo juga tengah menghadapi kendala dalam melaksanakan sejumlah program pembangunan yang telah disusun melalui Musrenbang. Beberapa usulan, seperti pembangunan semenisasi jalan pendidikan sepanjang 3 km yang menjadi akses utama ke sekolah dan kebun warga, hingga pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, belum terealisasi. “Kami usulkan jalan pendidikan dan irigasi, tapi tidak ada yang terealisasi hingga sekarang,” keluhnya.
Meskipun demikian, desa tetap berupaya untuk memajukan ekonomi warganya melalui pengembangan sektor wisata dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis komoditas lokal. Seperti produk turunan dari Aren Genja.
Selain itu, embung yang dibangun dengan bantuan APBN diharapkan dapat meningkatkan potensi wisata alam di desa ini. “Kami tidak pernah main-main dengan pengembangan wisata. Semua tetap berjalan meski sempat terkendala pemberitaan negatif,” ujar Alimuddin optimis.
Dengan segala tantangan dan keterbatasan, Desa Kandolo terus berusaha untuk mendorong kesejahteraan warganya melalui berbagai program pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kami tidak pernah merasa kekurangan. Yang penting kita terus bekerja sama untuk kemajuan desa ini,” paparnya. (adv/ute)
