JAKARTA, KASAKKUSUK.com –Pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN tahun anggaran 2026. Tahun depan, alokasi belanja pemerintah untuk TKD 2026 tercatat turun 29,34 persen menjadi Rp650 triliun dari Rp 919,9 triliun pada APBN 2025.
Mendagri, Tito Karnavian mengingatkan dengan adanya pemangkasan dana TKD tersebut. Dia meminta setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD. Sebab pada akhirnya transfer dana dari pemerintah pusat hanya bagian dari dana masing-masing Pemda.
“Saya sampaikan daerah-daerah jangan melihat angka, misalnya selama ini dapat 100 terus menjadi 60 langsung bilang kurang. Jangan melihat template yang lama dengan keadaan baru, menggunakan template yang lama pasti dianggap kurang,” ungkap Tito dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Alih-alih melihat besaran dana yang mereka terima berkurang, Tito menyarankan kepada semua Pemda untuk melihat bagaimana agar mereka bisa menggunakan dana tersedia dengan maksimal. Salah satunya dengan mengurangi belanja birokrasi yang menurutnya sering kali terlalu besar atau berlebihan.
“Yang harus dilakukan adalah melakukan exercise yaitu efisiensi belanja. Komponennya APBD, belanjanya harus diefisiensikan terutama pada belanja pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya itu harus disederhanakan,” tutur Tito Karnavian.
Karena itu dia menyarankan seluruh kepala daerah untuk fokus menggunakan anggaran pada program ke masyarakat masing-masing. Dari pada dana itu habis hanya untuk rapat atau perjalanan dinas yang tidak efektif, mendesak atau penting.
“Ini saja untuk menyisir belanja, pasti banyak yang bilang kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan-perawatan terlalu banyak. Nah ini teman-teman daerah tolong jangan berpikir yang lama digunakan situasi baru,” beber Tito.
Dengan berbagai langkah ini, Tito percaya anggaran Pemda cukup untuk menggenjot pembangunan di masing-masing daerah, meski transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Apalagi mengingat ini bukan pertama kalinya bagi pemerintah pusat mengurangi dana TKD.
“Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu, Kabupaten Lahat misalnya. Dia bisa menghemat Rp425 miliar dari belanja birokrasi dan ternyata bisa,” ucap Tito.
Dia juga mengaku semua daerah paling tidak dua kali pernah mengalami pemangkasan dana TKD. “Pada zaman Covid semua daerah, semua pendapatan negara berkurang. Semua dirasionalisasi bahasa kerennya, bahasa lapangannya dipotong. Tapi kita bisa survive,” papar Tito. (dtc/ute)
