SAMARINDA, KASAKKUSUK.com -Meski menghadapi penurunan kapasitas fiskal hingga Rp1,3 triliun, Pemerintah Kota Samarinda memastikan pembangunan tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan kepada masyarakat.
Kebijakan efisiensi ini muncul seiring diterbitkannya Permenkeu Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD).
Namun di tengah keterbatasan itu, Pemkot Samarinda berkomitmen menjaga tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam Rapat Konsultasi Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan RAPBD 2026 bersama DPRD Samarinda pada Kamis, 23 Oktober 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa di tengah situasi fiskal yang menantang, program-program yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas,” kata Wali Kota.
Andi Harun menegaskan efisiensi bukan berarti memangkas layanan publik, melainkan menata kembali skala prioritas agar anggaran digunakan secara lebih tepat sasaran.
“Kita lakukan efisiensi di hal-hal yang bisa ditunda, seperti perjalanan dinas, makan minum, dan belanja administrasi. Tapi untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar itu tidak boleh terganggu,” tutur Andi Harun.
Ia menilai, pembangunan bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi tentang bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat nyata bagi warga Samarinda.
“Kami ingin setiap anggaran yang keluar punya makna, menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung,” katanya.
Satu hal ditegaskan Wali Kota yakni keberlanjutan Program Bebaya (Probebaya). Program berbasis partisipasi masyarakat itu disebutnya akan tetap aman dan berlanjut di tahun 2026.
“Probebaya ini sudah jadi komitmen kita bersama. Kami pastikan aman, karena dana ini beredar langsung di masyarakat dan mampu menjaga perputaran ekonomi,” tegasnya.
Belanja modal atau kegiatan pembangunan fisik yang belum mendesak akan diatur ulang agar tidak membebani fiskal daerah, namun tanpa mengurangi semangat pembangunan yang inklusif.
Tak itu saja, Pemkot tambah dia tetap menjaga kesejahteraan pegawai sebagai fondasi kinerja pemerintahan. Gaji, TPP, dan hak-hak pegawai, baik PNS, PPPK, maupun non-ASN, akan tetap dijamin aman.
“Kami bersama DPRD memiliki pandangan yang sama: hak pegawai tidak boleh dikorbankan. Mereka ujung tombak pelayanan publik, dan harus kita jaga,” ungkap Andi Harun.
Meskipun tahun depan diwarnai penyesuaian fiskal, Andi Harun yakin Samarinda tetap bisa tumbuh dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita tidak boleh kehilangan arah hanya karena angka di atas kertas. Selama semangat melayani tetap menyala, insyaallah Samarinda bisa melewati masa ini dengan baik,” paparnya. (*)
Sumber: Diskominfo Samarinda Editor: Sayuti Ibrahim
