SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kerjaan (Distransnaker) Kutai Timur, Roma Malau menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) masih mendominasi permasalahan ketenagakerjaan di Kutai Timur sepanjang tahun ini.
“Permasalahan (ketenagakerjaan) paling banyak itu terutama di sisi PHK,” kata Roma Malau kepada wartawan di gedung DPRD Kutai Timur di Sangatta pada Senin, 8 September 2025.
Meski demikian, dia mengaku bersyukur karena sejumlah perusahaan besar seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) tidak jadi melakukan PHK setelah pemerintah daerah memberikan solusi alternatif.
Adapun solusi yang diberikan, kata dia, antara lain melalui perubahan jadwal kerja tanpa lembur dan menerapkan jam kerja 8 jam.
Dia mengaku bersyukur lantaran pihak manajemen PT KPC dapat mempertimbangkan win-win solution yang diberikan pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Alhamdulillah sampai sekarang menjadi 8 jam. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita carikan solusi,” ucap Roma Malau.
Selain itu, permasalahan lain dihadapi terkait wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) transmigrasi. Dia menjelaskan masalah ini muncul karena kurangnya sosialisasi mengenai apa itu lahan APL.
“Karena masih kurangnya sosialisasi apa itu lahan APL sehingga nantinya menjadi suatu masalah,” ucap Roma Malau.
Upaya mengatasi hal ini, pihaknya berencana mengundang Kementerian Transmigrasi untuk menjadi narasumber kegiatan seminar membahas wilayah APL transmigrasi.
“Ada 10 kecamatan dan 48 desa yang beririsan dengan program transmigrasi akan mendapat sosialisasi dengan narasumber dari Kementerian Transmigrasi. Besok kami ada seminar soal itu, untuk memberikan edukasi sehingga permasalahan seperti itu dapat diselesaikan dengan baik,” tutur Roma Malau. (qi/ute)
