SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim mengungkapkan sejumlah dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemprov Kaltim.
Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat menyatakan empat kasus utama yang menjadi sorotan organisasinya. Pertama, dugaan penggelapan atau manipulasi pajak yang dilakukan PT Barokah Karya Energy (BKE). Kedua, dugaan praktik nepotisme dalam seleksi sejumlah Direktur Utama pada Perusahaan Daerah di lingkungan Provinsi Kaltim.
Ketiga, dugaan adanya sosok penguasa bayangan berinisial “H” di lingkungan Pemprov Kaltim. Keempat, dugaan korupsi pada proyek renovasi gedung DPRD Provinsi Kaltim.
“Jangan karena merasa dekat dengan pejabat teras, semua mau diatur, ini sudah sangat meresahkan,” tegas Faisal saat dikonfirmasi Rabu, 23 Juli 2025.
Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut menjelaskan tata kelola pemerintahan seharusnya berjalan berdasarkan regulasi, bukan kedekatan personal atau faktor kekeluargaan.
Dia menyebut adanya indikasi penguasa yang lebih berkuasa daripada pejabat yang terpilih secara resmi.
Mengenai dugaan manipulasi pajak di PT BKE, Faisal menyebutnya sebagai tindakan jahat yang terjadi di tengah desakan masyarakat agar perusahaan yang beroperasi di Kaltim bersih dari praktik tersebut.
Dia mencurigai adanya kedekatan perusahaan tersebut dengan penguasa di Kaltim.
Karena itu, AMAK Kaltim juga mendesak Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk memeriksa kontraktor dan sumber anggaran yang digunakan dalam proyek renovasi gedung DPRD Kaltim.
Menurut Faisal, proses pengerjaan renovasi menimbulkan banyak pertanyaan karena adanya perbedaan standar ruangan yang mencolok.
“Selain itu kami minta kepada Kejati Kaltim agar mengusut tuntas renovasi gedung DPRD Kaltim, masa’ ruangan dewan dibeda-bedakan, ada yang standar ada pula ruangan yang disulap,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, AMAK Kaltim berencana menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025. Aksi ini dibagi di dua lokasi yakni Kantor Gubernur Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Aksi tersebut akan diikuti sekitar 100 orang.
Faisal menegaskan aksi ini bertujuan agar Pemprov Kaltim dapat terbebas dari praktik KKN, dengan menekankan bahwa Kaltim merupakan milik bersama, bukan milik keluarga atau golongan tertentu. (*/)
