Luas Kaltim Setara Jawa, Tapi APBD dan Infrastruktur Masih Timpang
SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki luas daratan 127.346,92 kilometer persegi, hampir setara dengan total daratan Pulau Jawa yang mencapai 128.297 kilometer persegi.
Namun dari sisi kemampuan fiskal, anggaran daerah Kaltim masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi di Jawa.
Total APBD seluruh provinsi di Jawa pada tahun lalu tercatat sekitar Rp183 triliun. Rinciannya, DKI Jakarta Rp91,8 triliun, Jawa Barat Rp31,69 triliun, Jawa Timur Rp29,9 triliun, Jawa Tengah Rp24,84 triliun, Banten Rp10,50 triliun, dan DI Yogyakarta Rp5 triliun.
Sementara APBD Kaltim hanya Rp21,74 triliun dan pada tahun ini diproyeksikan turun menjadi Rp15,15 triliun akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.
Padahal, kontribusi ekspor sumberdaya alam Kaltim dalam beberapa tahun terakhir mencapai ratusan triliun rupiah, masing-masing sekitar Rp500 triliun, Rp400 triliun, dan Rp350 triliun.
Namun dana yang kembali ke daerah sebagai komponen pendapatan dalam APBD tidak lebih dari Rp10 triliun tahun lalu, bahkan tahun ini tersisa sekitar Rp4 triliun dari TKD.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menilai ketimpangan tersebut menjadi tantangan serius bagi daerah yang selama ini menjadi penyangga utama neraca perdagangan nasional.
Dia menyatakan keterbatasan fiskal berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan nasional yang masih banyak mengalami kerusakan.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Kutai Timur, dia menemukan sedikitnya 50 titik longsor dan penurunan badan jalan di jalur Sangatta–Sangkulirang. Kondisi itu dinilai menghambat konektivitas dan distribusi barang.
Beberapa bulan lalu, Gubernur Rudy Mas’ud bertemu Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo untuk menyampaikan harapan agar alokasi APBN bagi pembangunan jalan nasional di Kaltim dapat ditingkatkan.
“Kami ingin semua kawasan di Kaltim terkoneksi dengan jalan yang baik. Sebab, esensi pembangunan adalah pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan. Ini yang akan terus kami upayakan,” ucap Rudy Mas’ud saat meninjau jalan menuju Sangkulirang dan Kaubun pada Selasa, 24 Februari 2026 lalu.
Sejak menjabat pada 2025, Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji memprioritaskan pembukaan akses wilayah perbatasan, termasuk jalur yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu di Kaltim dengan Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara. Akses tersebut diharapkan menekan biaya logistik masyarakat perbatasan.
Pada 2025, pembangunan Jalan Long Bagun–Long Boh (batas Kaltara) dialokasikan melalui APBD Kaltim sebesar Rp28,3 miliar dengan hasil timbunan pilihan berbutir sepanjang 2 kilometer.
Jalur darat menuju Mahakam Ulu kini sudah dapat dilalui, tidak lagi hanya mengandalkan transportasi Sungai Mahakam, melalui kolaborasi pendanaan APBN dan APBD.
Dalam APBD 2025, Pemprov Kaltim juga menganggarkan Rp207,1 miliar untuk pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang sepanjang 18,7 kilometer serta Rp21,6 miliar untuk ruas Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai sepanjang 3 kilometer.
Hasilnya, kondisi jalan provinsi berstatus mantap meningkat menjadi 805,81 kilometer atau 85,83 persen pada 2025, dari sebelumnya 771,83 kilometer atau 82,21 persen.
Rekonstruksi jalan pun bertambah dari 68,08 kilometer pada 2024 menjadi 120 kilometer pada 2025, dengan pembangunan enam jembatan.
Salah satu proyek yang telah lama dinantikan adalah Jembatan Nibung yang menghubungkan Kutai Timur dan Berau melalui jalur pesisir. Jembatan tersebut diresmikan Gubernur pada 24 Februari 2026 setelah penantian selama 13 tahun.
“Sulit mewujudkan pembangunan inklusif, merata, dan berkeadilan tanpa konektivitas yang baik. Meski anggaran terbatas, kita akan tetap membangun jalan dan jembatan karena ini sangat penting,” tutur politikus Partai Golkar ini. (adp/ute)
Leave a Reply