SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.1-6233 Tahun 2025 terkait evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Muhammad Muzakkir; Inspektur Daerah, HM Irfan Pranata; serta Kepala Bapperda Kaltim, Muhaimin.
Kegiatan tersebut juga dihadiri seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim berlangsung di aula Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim pada Jumat, 2 Januari 2026.
Sri Wahyuni menjelaskan, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, seluruh perangkat daerah diwajibkan melakukan entri penyesuaian anggaran pada 2–3 Januari 2026.
Langkah ini dilakukan agar proses penetapan Perda APBD Kaltim 2026 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dapat berjalan sesuai jadwal.
“Seluruh satuan perangkat daerah wajib melakukan entri mulai hari ini sampai besok. Diharapkan pada 5 dan 6 Januari 2026, proses penetapan Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD sudah dapat dilakukan,” tutur Sri Wahyuni usai memimpin rapat.
Dia mengungkapkan terdapat sejumlah koreksi dari Kepmendagri yang harus segera ditindaklanjuti sebelum penetapan Perda, terutama terkait penyesuaian rincian belanja di masing-masing OPD.
“Ada beberapa koreksi dari Kepmendagri yang harus dilakukan sebelum penetapan Perda, khususnya penyesuaian rincian belanja. Targetnya, pada 2 dan 3 Januari ini seluruh perubahan sudah dientri,” beber Sri Wahyuni.
Melalui evaluasi tersebut, dia berharap agar kualitas belanja daerah ke depan dapat semakin meningkat.
Dia juga menekankan agar belanja penunjang tidak lebih besar dibandingkan belanja utama yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (adp/ute)
