SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengingatkan para pejabat, khususnya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), agar menjauhi persoalan hukum dan praktik tindak pidana korupsi.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat memimpin Morning Briefing di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda pada Senin, 22 Desember 2025.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan ada tiga hal utama agar pejabat terhindar dari korupsi, yakni tidak melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain, tidak merugikan keuangan negara, serta menghindari praktik mark up dan kegiatan fiktif.
“Ada tiga cara agar kita terhindar dari korupsi. Jangan melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, jangan merugikan keuangan negara, serta hindari mark up dan kegiatan fiktif,” tegas politikus Partai Golkar ini.
Dia bilang, menjelang akhir tahun biasanya OPD bekerja keras mengejar tingginya serapan anggaran.
Namun, dia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kuantitas penyerapan, tapi juga kualitas program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Itu sebabnya dia berharap ke depan terjadi perubahan nyata dalam pola kerja birokrasi. Program pembangunan diminta tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, melainkan dikejar dan dituntaskan sejak semester pertama hingga semester kedua sesuai perencanaan.
“APBD itu bukan untuk diparkir. Satu rupiah pun harus memberi manfaat bagi rakyat,” beber Rudy.
Kata dia, semakin cepat APBD terserap, maka pergerakan ekonomi masyarakat juga akan semakin positif. Karena itu, evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan secara rutin setiap bulan, atau maksimal tiga bulan sekali, agar seluruh kegiatan dapat dikendalikan dan berjalan sesuai target.
Rudy juga meminta pimpinan OPD tidak terlalu banyak menyampaikan alasan atas hambatan pelaksanaan program, baik karena dinamika kebijakan pusat maupun kondisi ekonomi.
“Kalau ekonomi lesu, ya upaya kita yang dinaikkan. Bukan ikut lesu,” ujar Rudy Mas’ud.
Selain itu, dia juga mendorong pimpinan OPD memiliki keberanian dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Ia menegaskan jabatan adalah amanah yang menuntut tanggung jawab dan ketegasan dalam pengambilan keputusan.
Tak cuma itu, dia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas pengelolaan APBD dengan melengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta didukung bukti kegiatan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya berharap Kaltim tetap bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Jangan sampai disclaimer,” pinta Rudy.
Morning Briefing tersebut diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni yang bertindak sebagai moderator.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Rudy mengajak semua peserta rapat untuk menyongsong tahun baru dengan semangat dan perubahan lebih baik. (adp/ute)
