SEBUAH kalkulasi konservatif sederhana membuka fakta baru. Butuh waktu 159 tahun atau lebih dari 1,5 abad bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda jika ingin mencapai titik impas atau break even point (BEP) pada investasi yang ditanam dalam proyek revitalisasi Pasar Pagi yang berdiri megah di Jalan Jenderal Sudirman Samarinda.
Oleh: Muhammad Tahrir
Kalau kita membandingkan antara total biaya investasi atau yang digelontorkan Pemkot Samarinda konon tembus diangka Rp602 miliar. Sementara estimasi pendapatan riil dari jasa sewa kios ditaksir hanya sekitar Rp3,7 miliar per tahun.
Prediksi rata-rata pendapatan tahunan berasal dari biaya sewa atau retribusi kios mengacu pada rencana tarif yang akan diterapkan Pemkot Samarinda ke pedagang sebesar Rp4 ribu per hari.
Apabila dikalikan dengan jumlah lapak pedagang tersedia sebanyak 2.588 petak, maka total pemasukan ke kas daerah hanya sekitar Rp10,3 juta lebih per harinya.
Menakar untung rugi dalam revitalisasi Pasar Pagi tentu tidak bisa menggunakan “kaca mata kuda”. Jadi tambahan kaca spion juga diperlukan agar penilaian utuh mencakup setiap angle masalah.
Dengan kalkulasi konservatif di atas, Pemkot Samarinda secara tersirat sebenarnya bermaksud menegaskan bahwa tata ulang Pasar Pagi bukan investasi komersial murni dengn target balik modal jangka pendek- menengah atau Return on Investment (ROI), melainkan sebuah investasi sosial bersifat jangka panjang.
Hal ini sejalan dengan penjelasan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy di salah satu media, bahwa tujuan utama revitalisasi selain mewujudkan tata kota yang lebih estetik, Pasar Pagi diharapkan menjadi jantung penggerak ekonomi warga Samarinda.
Tapi bisa jadi, Pemkot Samarinda sebenarnya punya komponen sumber pendapatan lain yang belum sepenuhnya terekspos.
Sebut saja misalnya, pendapatan dari retribusi parkir yang dijamin sudah tak lagi mengalami kebocoran. Ada pengenaan sewa aset tambahan seperti sewa fasilitas bagian paling atas bangunan atau rooftop pasar berlantai tujuh itu atau bisa juga dengan memberlakukan penyesuian tarif progresif ketika pasar sudah beroperasi stabil nantinya.
Semakin jeli Pemkot Samarinda menggali potensi pendapatan, maka masa tunggu titik impas akan semakin singkat, menjadi 50 tahun misalnya?
Tanggung jawab Pemkot Samarinda tentu tak sebatas revitalisasi fisik, karena tugas berat selanjutnya adalah memastikan proses penempatan pedagang berlangsung tanpa dramatisasi intrik.
Sebab 19 bulan atau 570 hari vakum, bagi 2.857 pedagang (data jumlah sebelum verifikasi digital) yang terkena dampak, tentu sangatlah berat.
Kalau sebelum revitalisasi, omzet rata-rata setiap pedagang bisa mencapai Rp2 juta per harinya. Kalau dikalikan 2.857 pedagang, maka estimasi kerugian yang harus ditanggung renteng pedagang Pasar Pagi ditaksir menembus angka Rp3,2 triliun lebih. Angka itu belum termasuk kalkulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga ikut tergerus.
Terlepas dari hitungan kalkulasi kontroversial yang telah disebutkan, langkah berani Wali Kota Samarinda Andi Harun dan jajarannya dalam mengeksekusi sebuah visi menjadi aksi, patut diapresiasi.
Sebuah pertaruhan akan masa depan Samarinda yang lebih baik tidak bisa diukur berdasarkan kecepatan balik modalnya, melainkan pada kemampuannya menggerakkan denyut nadi ekonomi warganya. (*)
Penulisan adalah Wartawan Legend, Pengamat Sosial di Samarinda
