SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Komponen kurang bayar (KB) dari tahun 2022, 2023, dan 2024 menjadi faktor utama naiknya APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 dari angka Rp4 triliun lebih menjadi Rp5,7 triliun.
Asisten II Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor mengatakan bahwa penambahan sekitar Rp1 triliun lebih dalam APBD 2026 bersumber dari pelunasan kurang bayar periode tahun sebelumnya yang masuk sebagai pendapatan daerah.
“Informasi yang saya dapat itu memang ada KB (kurang bayar) di 2022, 2023, 2024. Cuma rincian dan lebih jelasnya nanti mungkin kita langsung ke Bapenda,” ungkap Noviari Noor kepada KASAKKUSUK.com usai menghadiri upacara peringatan Hari Guru Nasional di halaman kantor Bupati Kutai Timur pada Selasa, 25 November 2025.
Sebelumnya beredar rumor bahwa APBD Kutai Timur 2026 hanya akan berkisar di angka Rp4 triliun lebih. Namun dalam pengesahan akhir, angka yang disetujui mencapai Rp5,7 triliun, selisih yang cukup signifikan.
Noviari Noor menjelaskan bahwa kurang bayar yang dimaksud adalah pendapatan yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di tahun sebelumnya namun baru terealisasi atau ditagihkan di tahun 2026. Komponen ini kemudian masuk sebagai pendapatan di APBD Kutai Timur 2026.
“Yang kurang bayar masuk ke APBD kita. Makanya harus dialokasikan penambahan,” jelas Noviari Noor mengenai mekanisme pencatatan kurang bayar dalam struktur APBD.
Meski mengonfirmasi adanya komponen KB dari tiga tahun terakhir, Noviari tak merinci secara detail berapa nilai masing-masing tahun dan dari sektor apa saja kurang bayar tersebut berasal.
Karena itu, dia menyarankan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap langsung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki data komprehensif.
“Sebenarnya bukan apa karena saya yang menjawab ya. Nanti di Bapenda lebih tahu,” papar Noviari Noor.
Meski begitu, dengan adanya komponen kurang bayar ini menjadi berkah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tengah menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan pendapatan.
Sebab kata dia, tanpa adanya KB yang cukup besar ini, lanjut dia, APBD 2026 akan jauh lebih kecil dan membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin sempit.
Dia juga bilang meski mendapat tambahan dari komponen KB, APBD 2026 tetap lebih rendah dibandingkan tahun 2025.
Kondisi ini, menurut dia, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan efisiensi dan optimalisasi di berbagai sektor.
Noviari Noor menegaskan bahwa dengan APBD Rp5,7 triliun, pihaknya akan memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan meski tidak dalam skala maksimal.
Struktur belanja akan difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan minimal, program mandatory infrastruktur prioritas, dan 50 program unggulan daerah.
“Struktur belanjanya kan biasa ada belanja pegawai, ada belanja operasional. Pada intinya belanja-belanja itu kita memenuhi standar pelayanan minimal. Kemudian mandatory infrastruktur yang utama visi-misi bupati dan 50 program unggulan,” beber Noviari Noor.
Dengan komposisi pendapatan yang melibatkan komponen KB dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap bisa menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dengan lebih baik di tahun 2026 meski dalam kondisi fiskal yang penuh tantangan. (adv/ute)
