SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan meski pada 2026 akan ada kebijakan nasional terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi menekan daya beli, namun Pemkot Samarinda telah menyiapkan langkah mitigasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 8,66 persen dan inflasi tetap terkendali.
“Kami berusaha memitigasi dampaknya seoptimal mungkin agar kesejahteraan pegawai dan masyarakat tidak terganggu, serta ekonomi daerah tetap stabil,” ucap Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, Supriyanto di ruang kerjanya pada Rabu, 5 November 2025.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPS Kota Samarinda, Supriyanto menjelaskan audiensi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan.
Selain itu, dia juga menyampaikan rencana BPS menggelar Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan sensus kali ini bertema “Mengawal Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045” dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026.
Sensus Ekonomi 2026, kata dia, merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pelaksanaan ke-5 sejak pertama kali digelar pada 1986. Sensus ini, lanjut dia, memiliki peran penting dalam menyediakan data akurat untuk mendukung transformasi dan perencanaan pembangunan ekonomi ke depan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menggunakan tiga metode pendataan, yakni CAWI, CAPI, dan PAPI. Metode CAWI dilakukan secara daring bagi Usaha Besar (UB), CAPI melalui wawancara langsung menggunakan perangkat digital, dan PAPI untuk UB yang belum terdata secara digital.
Dia berharap kombinasi ketiganya mampu menghadirkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Kami meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kota agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan maksimal dan menghasilkan satu data ekonomi daerah yang akurat,” ujar Supriyanto.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan Sensus Ekonomi merupakan pijakan penting dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi capaian pengentasan kemiskinan.
“Sensus ini menjadi basis informasi dan argumentasi dalam perencanaan pembangunan. Karena datanya tidak tepat, maka pasti programnya tidak tepat. Program tidak tepat, pasti belanjanya sia-sia,” papar Andi Harun.
Dia juga mengungkapkan angka kemiskinan di Samarinda menunjukkan tren positif, turun dari 4,32 persen pada 2024 menjadi 3,45 persen di 2025.
Selain itu, Pemkot berkomitmen menjaga perputaran ekonomi masyarakat melalui kebijakan belanja produktif, salah satunya melalui keberlanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).
“Probebaya menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan uang tetap beredar di masyarakat dan memperkuat ekonomi berbasis partisipasi warga,” jelasnya.
Audiensi berakhir dengan komitmen untuk memperkuat sinergi antara BPS dan Pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung penyediaan data ekonomi yang akurat, terintegrasi, dan berkualitas, sebagai landasan penting menuju pembangunan kota berkelanjutan.
Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Diskominfo Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah; Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda, Syaparudin beserta jajarannya, dan perwakilan Bagian Ekonomi Setda Kota Samarinda.(*)
Editor: Sayuti Ibrahim
