SAMARINDA, KASAKKUSUK.com Wali Kota Samarinda, Andi Harun memaparkan berbagai capaian pembangunan Kota Samarinda di hadapan tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berlangsung di Hotel Bumi Senyiur Samarinda pada Senin pagi, 27 Oktober 2025.
Kegiatan ini berkaitan dengan verifikasi lapangan dan wawancara dalam penilaian calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia.
Tim verifikasi dipimpin Kepala Biro Umum Setmilpres, Brigjen Pol. Toni Ariadi Effendi, bersama Kasubdit Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah II Kemendagri Amril Rahim.
Mereka datang untuk menilai langsung bagaimana kinerja dan inovasi Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang dinilai berhasil membawa perubahan signifikan.
“Kami cukup terkejut sekaligus bersyukur karena Wali Kota Samarinda menjadi salah satu kepala daerah yang diverifikasi sebagai calon penerima Satyalancana,” kata Wali Kota Andi Harun.
Dalam paparannya, Wali Kota Andi Harun menyampaikan evaluasi pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi dasar penting dalam proses penilaian. Tim verifikasi bahkan telah meninjau langsung sejumlah titik lapangan sejak sehari sebelumnya.
Tiga inovasi besar yang menjadi fokus penilaian turut dijelaskan. Pertama, Program Probebaya (Program Pemberdayaan Berbasis Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) yakni skema swakelola anggaran Rp100 juta per RT per tahun yang terbukti efektif mendorong pembangunan infrastruktur kecil dan peningkatan ekonomi warga.
Kedua, program pengendalian banjir, yang kini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan kondisi belasan tahun lalu, terutama sejak 2021 hingga sekarang.
“Para evaluator mengakui bahwa persoalan banjir belum sepenuhnya selesai. Salah satu wilayah yang masih membutuhkan intervensi besar adalah Kecamatan Samarinda Utara,” beber Andi Harun.
Inovasi ketiga adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui Program Kelurahan Digital. Inisiatif ini menjadi bagian dari pengembangan smart city, yang mempermudah akses layanan warga sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat kelurahan.
Verifikasi lapangan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lapangan atas Usulan Tanda Kehormatan. Hasil dari proses ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima Satyalancana, agar penghargaan benar-benar diberikan atas prestasi nyata dan terukur.
“Seleksi Satyalancana ini sangat ketat. Kami berharap semua berjalan lancar dan hasil akhirnya membawa kebanggaan bagi warga Samarinda,” tutup Andi Harun dengan optimis.
Sementara itu, Kasubdit Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah II Kemendagri Amril Rahim menjelaskan tahapan verifikasi ini merupakan proses penting sebelum usulan dari Mendagri disampaikan ke Presiden.
Menurutnya, tim ingin memastikan bahwa data dan laporan capaian yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Melalui verifikasi lapangan, kami ingin memperoleh gambaran yang utuh tentang capaian pemerintahan daerah, inovasi kebijakan, serta dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sedangkan Brigjen Pol. Toni Ariadi Effendi menegaskan verifikasi dilakukan dengan standar tinggi. Sebelum turun ke lapangan, tim telah lebih dulu melaksanakan verifikasi administrasi melalui klarifikasi ke beberapa lembaga, termasuk KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Yang diusulkan oleh Mendagri adalah kepala daerah yang manfaat kebijakannya benar-benar dirasakan masyarakat. Wali Kota Samarinda termasuk salah satunya,” ujarnya. (dz/ute)
