SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk rutin mendeteksi risiko narkoba di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala Dinas DPPKB Kutai Timur, Junaidi menyatakan pentingnya deteksi dini melalui ASN bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tidak mungkin PNS memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kalau yang memberikan pelayanan itu yang malah tidak sehat atau terjaring narkoba,” kata Junaidi kepada wartawan usai menggelar Podcast bertajuk sosialisasi bahaya penggunaan narkotika bagi ASN di kantornya pada Kamis, 25 September 2025.
Junaidi juga mengemukakan rencananya menerbitkan sejumlah surat edaran atau instruksi kepada institusi yang menangani keluarga berisiko stunting.
Surat edaran tersebut, kata dia, mencakup program Tamasa atau Taman Asuh Sayang Anak, gerakan nasional orangtua asuh berisiko stunting, dan instruksi kepada OPD terkait sinergi program percepatan penurunan stunting di Kutai Timur.
Dia juga menekankan perlunya kolaborasi antar-OPD. Sebagai contoh, Dinas Perumahan Rakyat (Perkim) memiliki program 1.000 rumah layak huni yang diharapkan dapat menyasar keluarga berisiko stunting berdasarkan data by name by address.
Begitu pula dengan Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki program jaringan air bersih satu desa, yang dapat berkolaborasi dengan PDAM untuk memastikan keluarga berisiko stunting mendapat akses air bersih.
“Kalau hanya berjalan sendiri-sendiri, bangun rumah di sini tapi tidak menekan angka KRS (Keluarga Berisiko Stunting), yang disasar bukan orang yang termasuk dalam kategori membutuhkan,” tuturnya.
Karena itu pihaknya menggunakan strategi sosialisasi melalui media digital, termasuk podcast “Bangga Kencana” yang disebarkan melalui YouTube, TikTok, dan platform media sosial lainnya.
Informasi tersebut, lanjut dia, kemudian disebarkan kepada camat, desa, tim pendamping keluarga, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
“Tidak mungkin kita kumpulkan orang HIV atau narkoba, tidak akan ada yang datang. Tapi melalui media digital, ketika informasi melintas di beranda mereka, kesadaran bisa muncul,” harap Junaidi.
Hadir sebagai narasumber dalam podcast diinisiasi DPPKB tersebut yakni Kasat Resnarkoba Polres Kutai Timur, Iptu Erwin Susanto. Dia menekankan pentingnya pencegahan melalui sosialisasi. “Pencegahan itu lebih baik dari pada pengobatan. Sosialisasi adalah bagian dari pencegahan,” pesan Iptu Erwin Susanto.
Dikemukakan pula sosialisasi telah menunjukkan dampak positif di lapangan. Beberapa tokoh masyarakat, kata dia, melaporkan aktivitas pengedaran narkoba di wilayah mereka berkurang setelah sosialisasi dilakukan rutin.
Tak cuma itu, dia juga menyampaikan kabar menggembirakan terkait keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan narkoba.
“Alhamdulillah dalam jangka waktu hampir setahun saya di Satreskoba ini untuk ASN masih nihil. Saya harap nihil selamanya,” beber Iptu Erwin Susanto.
Untuk kasus pelajar, pihaknya mengedepankan pendekatan rehabilitasi ketimbang proses hukum. “Ada beberapa pelajar yang terlibat, tapi karena kategori pengguna, kita lakukan rehabilitasi dan dikembalikan ke orangtua mereka tanpa proses hukum,” ungkapnya.
Dia mengajak pengguna narkoba untuk tidak takut melaporkan diri. “Bagi pengguna yang merasa kecanduan dan bersedia melaporkan diri ke instansi terkait, tidak boleh dipidana. Jangan takut untuk melaporkan diri, kita akan bantu untuk rehabilitasi,” tegasnya.
Mengenai upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Kutai Timur, Erwin mengakui tantangannya cukup besar.
“Memutus itu tidak mungkin karena godaannya sangat besar, tapi setidaknya kita menghambat pertumbuhan melalui sosialisasi dan penindakan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika,” harapnya. (qi/ute)
