SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi meresmikan penggunaan Mall Pelayanan Publik (MPP) dipusatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Timur pada Rabu pagi, 24 September 2025.
Wakil Bupati Mahyunadi mengatakan keberadaan MPP memberi kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai urusan. Sebab MPP menggabungkan 31 instansi pemerintah dengan membuka 132 jenis pelayanan dalam satu gedung.
“Alhamdulillah, Mall Pelayanan Publik di Kutai Timur ini terdiri dari 31 instansi yang bergabung dengan 132 pelayanan. Hal ini memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan publik,” kata Mahyunadi kepada wartawan usai peresmian itu.
Mahyunadi menilai kehadiran MPP bertujuan untuk mengakhiri praktik pelayanan yang menyulitkan masyarakat. Dengan konsep satu atap, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik antara instansi untuk mengurus dokumen.
Dia mencontohkan pelayanan di MPP begitu mudah. Misalnya ada warga ingin membuat laporan kehilangan dari Polres sekaligus membuat KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kata dia, hal itu sudah terintegrasi dalam satu lokasi. Sehingga warga tidak perlu lagi ke instansi terkait untuk membuat masing-masing dokumennya.
“Masyarakat tidak perlu lagi ke sana kemari. Misalnya mau bikin KTP hilang, biasanya harus ke Polres dulu untuk surat keterangan hilang baru balik lagi ke Dukcapil. Tapi di sini tidak, langsung ke sini sudah lengkap semuanya,” papar politikus Partai Perindo ini.
Meski telah diresmikan, dia mengakui masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Keterbatasan ruang kantor menjadi salah satu tantangan utama untuk menampung 132 jenis pelayanan.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan gedung bertingkat tiga di Jalan APT Pranoto. Namun pembangunan gedung baru tersebut baru mencapai sekitar 20 persen dan akan segera dilanjutkan.
“Sangat banyak kekurangan. Dari 132 pelayanan tadi, kantornya juga masih tidak cukup. Tapi kita sudah membuat mall-nya. Ini betul-betul mall, bukan sekadar gedung kantor,” bebernya.
Dia berharap peresmian MPP ini dapat tersosialisasi dengan baik kepada seluruh masyarakat Kutai Timur. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dari para aparatur.
“Para aparat yang melakukan pelayanan juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kasih masyarakat informasi yang baik, kasih masyarakat senyum yang baik agar masyarakat kita menjadi terlayani dengan baik serta hidupnya bahagia,” tutur Mahyunadi.
MPP ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Menurutnya semua jenis pelayanan MPP tidak diperkenankan ada praktik yang mempersulit masyarakat, termasuk permintaan amplop.
Dengan diresmikannya MPP ini, masyarakat Kutai Timur dapat merasakan pelayanan lebih mudah, cepat, dan transparan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
“Di sini terbuka, tidak ada lagi yang namanya dipersulit, tidak ada lagi yang namanya amplop-amplop. Semuanya kita buka memberikan pelayanannya sebagai kemudahan bagi masyarakat Kutai Timur,” ucapnya.
Kepala DPMPTSP Kutai Timur, Darsafani menyampaikan pihaknya kini mengelola 132 layanan berasal dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk instansi vertikal.
“Dari 31 OPD terkait dengan instansi vertikal, kami mengelola 132 layanan. Di antaranya yang sudah ditinjau yakni layanan Dukcapil dan BPJS,” paparnya.
Darsafani mengatakan pihaknya membuka layanan setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WITA. “Kami maksimalkan pelayanan. Biasanya pemberkasan mereka tutup jam 15.00 atau 16.00 WITA, tidak sampai sore. Tapi semaksimal mungkin kami layani,” paparnya. (qi/ute)
