SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,2 miliar untuk tiga paket pembangunan fasilitas Polda Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada 2025.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang terupdate 6 September 2025, terdapat tiga item pengadaan yang berkaitan dengan Polda Kaltim.
Paket terbesar yakni Pembangunan Garasi R4/R6 T.432 Polda Kaltim senilai Rp28,7 miliar dengan kode RUP 60098368.
Kemudian paket kedua yakni Pembangunan Gedung Alsus T.800 Polda Kaltim senilai Rp8,6 miliar dengan kode RUP 60098413.
Sedangkan paket ketiga yakni Pengawasan Pembangunan Sarpras Polda Kaltim berupa Jasa Konsultasi Bangunan Gedung senilai Rp 932,5 juta dengan kode RUP 60097945.
Ketiga paket pekerjaan tersebut dijadwalkan pelaksanaannya pada September hingga Desember 2025. Untuk metode pemilihan penyedia jasa, dua paket pembangunan menggunakan sistem tender, sedangkan paket pengawasan menggunakan sistem seleksi.
Menanggapi hal itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutai Timur, Noviari Noor mengakui program pembangunan fasilitas Polda tersebut tidak termasuk dalam visi-misi Bupati Kutai Timur.
“Itu jauh dari visi dan misi hanya untuk kesepakatan untuk membantu saja,” ucap Noviari kepada wartawan saat dikonfirmasi di Kantor Bapenda Kutai Timur belum lama ini.
Dia menjelaskan alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan anggaran untuk mensinergikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Dalam perencanaan penganggaran itu ada namanya kebijakan. Kebijakan anggaran itu ada. Itu tidak lain hanya untuk mensinergikan TAPD dengan Forkopimda,” tutur Noviari.
Dia menegaskan bantuan tersebut bersifat resmi atas permintaan pihak Polda Kaltim. Bahkan dia menyamakan hal ini dengan bantuan pembangunan Sekolah Pendidikan Negara (SPN) yang juga pernah dilakukan oleh seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
Meski demikian, dia menjamin alokasi anggaran untuk Polda tidak akan mengesampingkan kepentingan masyarakat Kutai Timur.
“Jadi, kita proporsikan hal-hal yang seperti itu. Kita tetap melihat kepentingan atau ke untuk masyarakat. Jadi, hal itu sesuai dengan visi-misi yang telah dijalankan,” papar Noviari juga Plt. kepala Bappeda Kutai Timur.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Kaltim. (qi/ute)
