SANGATTA, KASAKKUSUK.com -Layanan internet sekolah menggunakan Starlink di Kutai Timur masih terhenti hingga September 2025. Karena hal itu masih menunggu realisasi APBD Perubahan Kutai Timur 2025.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi mengungkapkan program internet sekolah yang dianggarkan daerah menggunakan Starlink tersebut seharusnya berlanjut.
“Harusnya berlanjut. Mungkin menunggu duit APBD Perubahan ini. Mudah-mudahan dengan adanya itu sudah bisa dioperasional dan bisa membuat kinerja sekolah bisa lebih maksimal,” ucap Jimmi kepada wartawan di gedung DPRD Kutai Timur belum lama ini.
Program internet sekolah ini sebelumnya telah menjadi perhatian DPRD Kutai Timur karena berdampak pada 191 sekolah yang kehilangan akses internet.
Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan negara sebesar Rp 29,5 miliar yang telah diinvestasikan pada tahun sebelumnya.
Dia bilang idealnya sinyal internet sekolah tetap tersambung, namun prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini lebih tertuju pada internet desa dibanding internet sekolah.
Sebagai alternatif solusi, Jimmi menyebutkan adanya wacana menggunakan dana desa untuk keperluan internet, termasuk kemungkinan penggunaan Starlink.
“Mungkin salah satunya di situ. Kemarin kan kesepakatan kita bincang-bincang itu wacananya memakai dana desa untuk itu,” papar politikus PKS ini.
Mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), Jimmi menekankan pentingnya pembuatan aturan terlebih dulu sebelum implementasi program.
“Yang penting aturan dibuat dulu ya, aturan dibuat dulu supaya itu kan aturan perlu sosialisasi supaya orang lain mengetahui bahwa itu tidak akan ada batasan-batasannya itu untuk disosialisasikan semua pihak,” jelasnya.
Meski mengakui kondisi terkini yang belum ideal, Jimmi tetap optimis permasalahan internet sekolah masih dapat diperjuangkan dalam pembahasan APBD Perubahan.
Dia menegaskan 191 sekolah yang terdampak merupakan jumlah yang signifikan, mengingat banyak di antaranya berada di daerah blank spot atau wilayah tanpa sinyal.
“Masih bisa diperjuangkan untuk internet sekolah. Kita lihat di APBD Perubahan mudah-mudahan bisa dalam pembahasan itu,” ujarnya (qi/ute)
