SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Sebagai fungsi pengawasan pemerintah, Fraksi PKS memiliki sejumlah catatan dan saran strategis guna memastikan agar lebih fokus terhadap program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur 2025-2029, sehingga benar-benar mengutamakan kemajuan Kutai Timur.
Juri bicara Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Ardiansyah memaparkan pandangan fraksinya terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan tranparansi. Karena menurutnya, misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berintegritas adalah fondasi penting.
“Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan program. Mekanisme pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan,” tegas Ardiansyah dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda RPJMD Kutai Timur berlangsung di ruang sidang utama dewan pada Selasa, 15 Juli 2025
Dikemukakan pula, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program perlu dijamin. Demikian pula mengenai transformasi digital dan birokrasi berintegritas, lanjut dia, harus diterjemahkan menjadi program konkret sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan meminimalkan praktik korupsi.
Selain itu, pihaknya juga menekankan peningkatan pemerataan daya saing daerah melalui SDM yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat, cerdas, dan berprestasi.
“Penting memastikan program unggulan akan diturunkan dari misi ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tapi juga kualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta potensi lokal,” tutur Ardiansyah
Dengan demikian, lanjut dia, perlu indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program agar dampaknya terhadap peningkatan kualitas SDM dapat dievaluasi secara berkala.
“Fraksi PKS menyarankan untuk lebih mendetailkan bagaimana pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan akan diintegrasikan untuk menciptakan SDM yang siap bersaing di sektor unggulan daerah,” paparnya.
Dia juga menilai transformasi ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, peternakan, dan kelautan adalah hal krusial.
“Kami ingin melihat lebih banyak detail mengenai strategi hilirisasi produk unggulan daerah. Pemkab diharapkan dapat memfasilitasi investasi dan kemitraan antara petani/nelayan lokal dengan industri pengolahan,” ucapnya.
Program ini, menurutnya, perlu memastikan peningkatan nilai tambah bagi masyarakat lokal, bukan hanya eksploitasi sumber daya.
Selain itu, kata dia, pengembangan pariwisata perlu didukung promosi masif dan pengembangan infrastruktur pendukung memadai, serta pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal.
Infrastruktur Dasar dan Digital
Ardiansyah juga menyinggung soal peningkatan infrastruktur dasar dan digital yang mendukung konektivitas antar wilayah adalah vital.
Penting untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur ini, terutama di sejumlah wilayah terpencil.
“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan akses internet yang merata dan terjangkau untuk mendukung transformasi digital masyarakat. Kami juga menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung investasi yang tidak hanya terpusat, tapi juga tersebar merata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kutai Timur,” ujarnya.
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Mengenai pengelolaan lingkungan hidup terpadu dan berkesinambungan, menurut Ardiansyah, sangat relevan dengan potensi sumberdaya alam dimiliki Kutai Timur.
“Kami menuntut adanya program konkret untuk mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, seperti pertambangan dan perkebunan. Pemerintah perlu mendorong praktik ekonomi hijau dan berkelanjutan,” paparnya.
Program Unggulan Prioritas
Disebutkan pula dalam 50 program unggulan prioritas daerah lewat tiga fokus “Desa Hebat, Kota Hebat dan Kutai Timur Hebat” adalah hal baik. Namun pihaknya berharap ada skala prioritas yang jelas dan terukur dalam melaksanakannya mengingat keterbatasan sumberdaya. “Program ini perlu saling bersinergi dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Disiplin Anggaran
Ardiansyah menjelaskan RPJMD merupakan kompas moral dan strategi pembangunan yang harus menjadi pegangan bersama. Karena itu, penting untuk memastikan setiap pelaksanaan APBD dapat ditindaklanjuti secara disiplin dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah direncanakan.
“Keterlambatan dalam pelaksanaan program dapat menghambat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kami menyarankan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi ketat terhadap progres penyerapan anggaran dan capaian fisik setiap program, serta penerapan sanksi tegas terhadap pihak yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas,” pinta Ardiansyah. (ogy/ute)
