KUTAI TIMUR – Besarnya alokasi dana desa yang disalurkan ke sejumlah desa di Kabupaten Kutai Timur membuat potensi penyimpangan anggaran kian terbuka lebar. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPDes) Kabupaten Kutai Timur melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPDes) Kabupaten Kutai Timur, Yuriansyah mengatakan, salah satu langkah yang ia lakukan adalah dengan rutin menggelar pertemuan dengan seluruh kelembagaan di setiap desa, seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, BPD, LPM, PKK dan lain sebagainya.
Pada pertemuan tersebut, pihaknya memberikan pembinaan atau peningkatan kapasitas mereka dengan memberikan materi terkait dengan tata cara penggunaan dana desa dan pelaporan penggunaan dana desa.
“Dana desa ini memang sangat rawan disalahgunakan. Kami rutin beberapa kali menggelar pertemuan dengan kelembagaan yang ada di Desa untuk memberikan materi tentang dana desa. Ini merupakan upaya kami untuk meningkatkan kapasitas mereka,” katanya.
Menurut dia, pada kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa ini bertujuan menyamakan persepsi tentang pengelolaan dana desa yang benar. Artinya, perlu adanya pemahaman yang sama dari sejumlah pihak di desa agar tidak sampai terjadi penyelewengan dana desa.
Selain itu, pada kegiatan tersebut DPMdes juga menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan Kejaksaan. Tujuannya adalah agar kelembagaan yang ada di Desa juga bisa paham sanksi apa saja yang akan mereka terima ketika nekat melakukan penyelewengan dana desa.
“Intinya itu menyamakan persepsi antara seluruh elemen yang ada di Desa. Mereka harus benar-benar paham tentang pengelolaan dana desa dan jangan sampai terjadi penyelewengan dana desa,” ucapnya.
Lebih lanjut ,Yusriansyah menambahkan, kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara bergantian dan dibagi dalam beberapa zona.(Adv-Kominfo/N)
