KUTAI TIMUR – Ketua Komisi B DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, menyoroti rencana kegiatan dari Dinas Pertanian mengenai pengembangan destinasi agrowisata di Kecamatan Kaliorang dan Kaubun yang direncanakan akan berkolaborasi dengan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah kedua kecamatan tersebut. Menurutnya, perencanaan wisata berbasis lahan pertanian harus matang dengan memperhatikan aspek-aspek mendasar sebagai daya dukungnya.
“Tolong direncanakan dengan baik, dari sisi bisnis juga jangan sampai ‘hidup segan mati tak mau’,” katanya.
Hal itu disampaikanya saat rapat bersama mitra kerja DPRD saat membahas program yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 mendatang, yang berlangsung di Ruang Panel, pada Kamis (07/07/2022).
Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut membeberkan, jika infrastruktur agrowisata berupa tanaman padi maupun holtikultura tidak bisa mendukung terutama dari aksesibilitasnya akan menjadi kendala untuk pengembangan pariwisata tersebut.
“Kalau pembangunan itu menggunakan APBD, tolong dipikirkan baik-baik. Apalagi akses (jalan) di Kaubun kondisinya saat ini rusak,” ungkapnya.
Selain itu, Hepnie juga menyoroti terkait rusaknya akses jalan yang ada di Kecamatan Kaubun, yang juga dimanfaatkan sebagai akses transportasi oleh beberapa perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Dirinya meminta kepada mereka agar jangan hanya berdiam diri dan ikut bertanggung jawab, meskipun status jalan alternatif tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Alasan itu diperkuat dengan adanya protes yang baru-baru ini dilakukan warga sedang menanam pohon pisang di kubangan yang diabadikan dan diunggah di beberapa platform media sosial yang menjelaskan kondisi terbaru jalan yang ada di desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun.
“Pemerintah harus hadir di situ, untuk menjadi fasilitator antara masyarakat dengan Perusahaan, saya yakin mereka (perusahaan) pasti mau,” pungkasnya. (Adv-DPRD/Tj)
