KUTAI TIMUR – Banjir besar yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Maret lalu, ternyata menjadi pembelajaran untuk semua kalangan.
Sejak puluhan tahun, kabupaten ini baru pertama kali mengalami ketinggian volume air yang signifikan, yakni mencapai 2 meter. Akibatnya puluhan ribu jiwa penduduk Kutim menjadi korban bencana ini.
Untuk itu, Komisi C DPRD Kutim, mengajak pemerintah untuk duduk bersama membahas program-program pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, yang akan dilaksanakan pada 2023 mendatang.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi C, Adi Sutianto. Ia menyebut sejauh ini eksekutif dan legislatif tidak pernah menelaah penyebab dan penanggulangan banjir bersama-sama.
“Sejauh ini eksekutif dan legislatif belum pernah memikirkan hal ini,” tandasnya.
Kata dia, perencanaan matang itu sangatlah diperlukan, terlebih tahun anggaran (TA) 2022 akan berakhir dan akan menyambut APBD 2023.
“Makanya perlu membahas hal ini supaya bisa diputuskan masuk dalam program multiyears atau sebaliknya,” jelas politisi Golkar itu.
Dalam memaksimalkan penanggulangan banjir, yang mungkin bisa saja kembali terjadi, menurutnya, Pemerintah Kutim dan DPRD harus duduk bersama membahas review desain aliran sungai khususnya di Kecamatan Sangatta.
“Dalam pembahasannya, kita perlu membuat review desain, sehingga kita mengetahui ke arah mana arus sungai, jadi permasalahan banjir jelas penanganannya,” pungkasnya. (Adv-DPRD/YM)
